Noken adalah sistem pemungutan suara dengan cara ikat yang khusus untuk sejumlah kabupaten.
Sidang sengketa Pileg 2024 saat ini beragendakan mendengarkan jawaban pihak termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun dalam proses persidangan yang berjalan, KPU tidak bisa menghadirkan bukti yang diminta oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mulanya, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih meminta jawaban termohon atas dalil diajukan pemohon soal Pileg di Papua Tengah. Diketahui noken adalah sistem pemungutan suara dengan cara ikat yang khusus untuk sejumlah kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan.
"Ini kan mestinya harus ada hasil secara berjenjang. Jadi, C Hasil ikat, kemudian D Hasil kecamatan atau distrik, baru kabupaten. Ini kan mulainya dari D Hasil kecamatan dan kabupaten, C Hasil ikatnya ada enggak? Biar bisa kita cocokkan," kata Enny di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (6/5).
Menjawab hal itu, Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat memastikan hal itu ada. Namun tidak dibawa tapi sudah dipersiapkan untuk diserahkan sebagai bukti tambahan.
"C hasil ikatnya sedang kami persiapkan sebagai nanti bukti tambahan," kata Yulianto.
Mendengar hal itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menambahkan agar KPU agar menyertakan C Hasil ikat yang sedang dipersiapkan itu hari ini. Bahkan hal itu harus dihadirkan siang hari ini.
Namun Yulianto mengaku, hal itu tidak bisa disanggupi karena masih dalam persiapan.
"Mohon maaf sepertinya belum bisa, Yang Mulia," jawab dia.
Noken adalah sistem pemungutan suara dengan cara ikat yang khusus untuk sejumlah kabupaten.
Ketua MK Suhartoyo menanyakan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari tentang dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik oleh petugas KPPS.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Hasyim dalam sidang panel satu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 di Gedung I MK RI, Jakarta, Jumat (3/5).
Baca Selengkapnya
Hakim MK meminta Subani agar bertanggung jawab ketika pihak PKB mempersoalkan pencabutan tersebut.
Baca Selengkapnya
Di Dapil DKI misalnya, jumlah perolehan suara Caleg melebihi DPT total penduduk ibu kota
Baca Selengkapnya
Hakim MK meminta kepada salah satu anggota KPU yang hadir, yaitu Idham Holik, untuk segera memperbaiki Sirekap, terlebih akan digelar Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Pemanggilan Novie, kata KPK, sehubungan dengan adanya pengembangan penyelidikan kasus tersebut.
Baca Selengkapnya
Pada sengketa Pileg 2024, MK menerima 297 permohonan.
Baca Selengkapnya
Bagi pihak yang merasa keberatan hasil Pemilu 2024, dapat segera melaporkan ke MK dalam kurun waktu 3X24 jam.
Baca Selengkapnya
"Besok kesimpulan akan kita sampaikan," ujar Anggota KPU RI, Mochamad Afifuddin
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi