Swasta Kelola Aset Negara Rp6.000 T, Pemerintah Pastikan Bukan Dijual

Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajak swasta untuk terlibat dalam pengelolaan aset negara atau barang milik negara (BMN). Adapun saat ini aset negara bernilai Rp6.000 triliun.

"Aset negara yang ada itu, itu luar biasa banyaknya, kalau buat teman dunia usaha ini adalah ladang dunia usaha lagi," kata Wakil Menteri Keuangan, Suhasil Nazara, dalam acara Property Outlook 2020 dengan tema manajemen properti berbasis teknologi di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).

Dia menjelaskan, campur tangan swasta dalam pengelolaan aset negara dapat meningkatkan nilai tambah dan pemanfaatan. Hal ini juga tidak diartikan sebagai 'menjual' aset melainkan hanya kolaborasi.

Dia mengungkapkan saat ini pemerintah telah menugaskan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk mengelola aset negara. "Dengan seluruh aset negara yang besar tidak cukup hanya dua saja yaitu LMAN dengan PT SMI," ujarnya.

Dia mengungkapkan mengelola aset tidaklah mudah sebab tersebar diseluruh wilayah Indonesia dengan kepemilikan pemerintah pusat dan daerah. Dari lokasinya pun terkadang memiliki kendala dalam mengelolanya, seperti contoh aset pemerintah pusat yang berada di daerah.

Oleh karena itu, dia meminta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk menyiapkan skema pengelolaan aset negara yang melibatkan swasta. "Teman-teman harus bisa mencari cara skema paling proper ikut mengelola aset milik negara, koridor hukumnya semua disiapkan, koridor pengelolaannya disiapkan kita kelola bersama," tutupnya.

Menteri Sri Mulyani Beberkan Beda Pengelolaan Aset Negara Dulu dan Sekarang

Menteri Sri Mulyani mengatakan pengelolaan aset negara saat ini berbeda dengan sebelumnya. Di mana sebelumnya aset hanya dicatatkan dan dibukukan dalam pembukuan negara.

Di masa sekarang, aset tersebut sudah dikelola untuk turut mendongkrak penerimaan negara. "LMAN adalah institusi yang masih muda. Oleh karena itu, dalam pengelolaan negara, ujian bagaimana mengelola aset akan berbeda dibanding sebelumnya. Ke depan, seperti yang saya sampaikan kita memang harus memiliki mindset yang berbeda mengelola aset," jelasnya.

"Dalam konteks ini lahirnya LMAN tidak lepas dari kultur perubahan pemerintah mengelola aset. Kalau dulu hanya dievaluasi, dipertanggungjawabkan sekarang dituntut memanfaatkan sesuai dengan the best dan highest use. Ini cara berpikir berbeda," tambahnya.

Untuk itu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut berharap LMAN terus dapat meningkatkan kinerjanya dalam mencatat dan mengelola aset kekayaan negara. Hal tersebut harus terus dilakukan agar Indonesia dapat setara dengan negara maju.

"Di dalam konteks ini, saya ingin menularkan suatu revolusi cara berpikir mengelola aset di Republik Indonesia. Saya berkali-kali menyampaikan di Kemenkeu. Bedanya negara maju dan non maju dari income per kapita. Di low income itu, masyarakatnya kerja terus menerus tapi penghasilannya sedikit. Di negara high income aset yang kerja, masyarakatnya main golf dan bahkan ongkang ongkang kaki," jelasnya.