Pemerintahan SBY bisa tiru era Soeharto soal tata perdagangan

Merdeka.com - Kamar dagang dan industri (kadin) mendesak pemerintah benar-benar menata perdagangan dalam negeri. Ekonom Didik J Rachbini menuturkan, penataan perdagangan wajib dilakukan untuk menghindari neraca defisit perdagangan makin lebar.

"Kebijakan perdagangan kita gagal, semua defisit itu terjadi karena impornya besar. Untuk impor kita rakus" ujar Didik usai diskusi di kantornya, Jakarta, Jumat (6/13)

Dia mengatakan, selama periode Januari-Mei 2013, defisit neraca perdagangan Indonesia mencapai USD 2,5 miliar. "Nilai ini lebih besar dari total defisit neraca perdagangan 2012 yang hanya USD 1,65 miliar,"ucapnya.

Didik menuturkan, Indonesia mengalami defisit perdagangan hampir dengan semua mitra dagang. Hanya dengan Singapura, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat dan India saja yang mengalami surplus. "Itu pun data hingga Januari 2013," katanya.

Dalam pandangannya, masalah neraca perdagangan yang tidak seimbang sudah terjadi sejak lama. Di era kepemimpinan Presiden Soeharto, masalah seperti ini mendapat prioritas untuk diselesaikan. Caranya dengan memperkuat sistem ketahanan pangan nasional agar Indonesia tidak tergantung pada impor dari negara lain.

Menurutnya, pemerintah saat ini dan pemerintahan selanjutnya bisa mengambil pelajaran dan mencontoh kebijakan di era Presiden Soeharto. "Padahal zaman Pak Soeharto memimpin ini harus menjadi suatu perhatian dari pemerintah," tegasnya.

Sebelumnya, Kadin pernah membandingkan kondisi neraca perdagangan Indonesia saat ini yang jauh lebih buruk dibandingkan zaman orde baru atau zaman kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulistyo melihat, pada masa orde baru Indonesia tidak pernah mengalami defisit atau impor melebihi ekspor. Namun saat ini telah terjadi peningkatan impor bahan baku dan barang modal.

"Kami juga sampaikan ke mereka (pemerintah), ini sangat memprihatinkan," ucapnya. (mdk/noe)