Merdeka.com - Kementerian Keuangan mulai akan mengurangi anggaran sejumlah anggaran prioritas yang sejak 2020 mengalami peningkatan signifikan. Antara lain pos anggaran sektor kesehatan dan perlindungan sosial. Pada sektor kesehatan, di 2023 pemerintah akan menganggarkan sekitar Rp 155 triliun sampai Rp 193,7 triliun.

"Kita akan menuju normalisasi, sehingga tahun 2023 ini pengeluaran sektor kesehatan di rentang Rp 155 triliun - Rp 193,7 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam Rakorbangpus 2022: Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2023, Jakarta, Kamis (21/4).

Suahasil menjelaskan, pada tahun 2019, anggaran untuk kesehatan yang disiapkan pemerintah hanya Rp 113,6 triliun. Kemudian di tahun 2020 naik menjadi Rp 119,9 triliun. Akibat pandemi, pemerintah memberikan tambahan Rp 52,4 triliun lewat alokasi dana PC PEN, sehingga totalnya Rp 172,3 triliun.

Di 2021, pemerintah menganggarkan dana sektor kesehatan sebesar Rp 121,8 triliun. Namun karena ada lonjakan kasus Covid-19, pemerintah kembali menambah anggaran Rp 190,6 triliun yang juga lewat anggaran PEN. Sehingga anggaran kesehatan di tahun 2021 312,4 triliun.

Pada 2022, pemerintah menganggarkan Rp 139 triliun dan memberikan tambahan melalui pos anggaran PEN sebesar Rp 116,4 triliun. Sehingga totalnya anggaran yang disediakan Rp 255,4 triliun.

Hal yang sama juga terjadi di pos anggaran perlindungan sosial. Tahun 2023 nanti pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 349,9 triliun sampai Rp 432,2 triliun.

"Tahun 2023 kita siapkan Rp 349 triliun sampai Rp 432,2 triliun, ini kita tetap siap-siap terus," katanya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2021, anggaran untuk perlindungan sosial seesar Rp 308,4 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp 498,0 triliun. Terdiri dari anggaran yang disiapkan secara reguler sebesar Rp 293,2 triliun dan Rp 204,7 triliun lewat pos anggaran PC PEN.

Di tahun 2021 anggaran reguler perlindungan sosial diturunkan menjadi Rp 339 triliun. Namun karena perkembangan kasus Covid-19 yang cepat, pemerintah menambah bantalan sosial sebesar Rp 129,6 triliun. Sehingga totalnya Rp 469,4 triliun.

Anggaran reguler perlindungan sosial tahun ini juga diturunkan menjadi Rp 332,1 triliun. Namun pemerintah tetap menyiapkan tambahan anggaran melalui pos anggaran PEN sebesar Rp 99,4 triliun.

Pos Anggaran Pendidikan dan Infrastruktur Ditambah

Sementara itu, untuk pos anggaran pendidikan dan infrastruktur mengalami peningkatan. Di tahun 2023 nanti anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 563,3 triliun sampai Rp 595,9 triliun.

"Anggarannya memang cukup besar karena sesuai dengan amanat undang-undang yang mengalokasikan 20 persen dari total APBN," kata dia.

Anggaran APBN 2023 untuk infrastruktur berada dalam rentang Rp 367,7 triliun sampai Rp 402, triliun. Jumlahnya dinaikkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti perumahan, air minum dan sanitasi. Termasuk infrastruktur pendukung transformasi ekonomi seperti ICT, energi, konektivitas dan IKN.

Adapun arah kebijakan anggaran prioritas ini ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM melalui tiga cara. Pertama, mendukung transformasi sistem kesehatan dengan penguatan preventif dan promotif yang mendorong kemandirian sektor kesehatan.

Kedua, akselerasi reformasi perlindungan sosial dengan penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat berupa bantuan sosial lansia dan disabilitas,, perlindungan sosial adaptif dan perlindungan sosial pemberdayaan. Ketiga meningkatkan kualitas pendidikan dengan penguatan PAUD, akses pendidikan dan kompetensi guru.