Perludem Nilai Fit and Proper Tes Calon Anggota KPU-Bawaslu Rawan Intervensi
Merdeka.com - Komisi II DPR RI diminta terbuka dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota KPU dan Bawaslu RI. Sebab dikhawatirkan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan rentan intervensi politik di DPR RI.
"Pelaksanaan fit and proper test di DPR RI tentu tidak terlepas dari adanya kepentingan politis dari berbagai pihak, khususnya elite partai politik yang rentan mendominasi atau mengintervensi hasil seleksi," dikutip dari peneliti Perludem Heroik Pratama dari siaran pers koalisi masyarakat sipil kawal Pemilu 2024, Senin (10/1).
Kondisi rentan intervensi politik oleh aktor politik ini menyebabkan rekrutmen berdasarkan merit system berpotensi tidak dapat diwujudkan sepenuhnya.
"Kondisi ini menyebabkan proses rekrutmen yang berdasarkan pada merit system pada pelaksanaan fit and proper test untuk menghasilkan anggota KPU dan Bawaslu RI yang terbaik berpotensi tidak dapat diwujudkan sepenuhnya," kata Heroik.
Sebelumnya, pada proses seleksi lembaga independen seperti Ombudsman RI, Komisi II DPR RI tidak mempublikasikan secara utuh proses uji kelayakan dan kepatutan secara langsung.
Sehingga berdampak pada kepercayaan publik terhadap hasil seleksi. Sebab itu, diingatkan jangan sampai proses serupa terjadi dalam uji kelayakan dan kepatutan anggota KPU dan Bawaslu.
"Hal ini dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap hasil seleksi, sehingga jangan sampai terulang dalam proses fit and proper test calon anggota KPU dan BAWASLU RI periode 2022-2027," kata Heroik.
Komisi II DPR RI juga sampai hari ini belum terlihat membuka kanal partisipasi publik untuk menerima masukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu RI.
"Sehingga ke depan penting bagi Komisi II DPR RI untuk mendorong proses yang partisipatif dan transparan tersebut," tegasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnya12 Pengeroyok Anggota Polisi Saat Hendak Bubarkan Tawuran Ditangkap
Akibat peristiwa itu, anggota Polres Jakpus mengalami luka robek pada bagian kepala.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis
BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca SelengkapnyaHormati Keputusan KPU, PKS Beri Catatan dan Kritisi Proses Pemilu
Dia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaRespons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024
Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Baca Selengkapnya