Istana: Apa dasar Prabowo menyatakan 2030 Indonesia bubar?

Merdeka.com - Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo mempertanyakan isi pidato politik Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Dia menegaskan, setiap prediksi yang disampaikan harus disertai kajian ilmiah.

"Kalau Pak Prabowo menyatakan 2030 Indonesia bubar itu dasarnya apa? Itu perlu ditanya juga kan harus ada kajian ilmiah, analisis," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/3).

Johan menjelaskan, pemerintah saat ini gencar mendorong Indonesia menuju tahun emas 2045. Pemerintah juga sudah bisa mengubah peringkat kemudahan investasi dari sebelumnya berada pada angka 91 menjadi 72. Ini menunjukkan Indonesia memiliki harapan baik di masa mendatang bukan sebaliknya.

"Ini kan parameter menuju negara lebih baik kan, bukan sebaliknya. Bahwa ada kemudian yang punya pendapat silakan ditanya ke yang berpendapat 2030 itu negara bubar," kata Johan.

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambahkan, pemerintah tak mempersoalkan jika pidato politik Prabowo tersebut sebagai bentuk masukan dan kritikan. Pemerintah, lanjut dia, selalu siap menerima masukan dari pelbagai pihak.

"(Kalau masukan) Tentu sah-sah, agar bisa dipelajari karena dihasilkan data-data yang valid. Tapi kejadian yang sebenarnya anda bisa melihat sendiri lah," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, video pidato politik Prabowo yang menyebut Indonesia akan bubar pada tahun 2030 viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh facebook resmi Partai Gerindra.

"Saudara-saudara. Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini, tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030," kata Prabowo dalam acara temu kader Gerindra di Sentul, Bogor, tahun lalu.

"Bung, mereka ramalkan kita ini bubar, elite kita ini merasa bahwa 80 persen tanah seluruh negara," sambungnya. (mdk/fik)