Fungsi ormas sudah bergeser, sekarang banyak jadi pemalak!

Merdeka.com - Aksi premanisme meminta setoran ke warga dengan mengatasnamakan diri anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) kian marak terjadi. Ada Ormas mengatasnamakan dirinya dari FBR, Forkabi dan Pemuda Pancasila memalak seorang warga Komplek Taman Asri, Larangan, Tangerang, Banten.

Ormas tersebut meminta setoran karena korbannya tengah membangun rumah di wilayah kekuasaan mereka.

Sebelumnya juga Kasubag Humas Polresta Bekasi Kota AKP Siswo mengakui telah menangkap tujuh oknum Ormas yang kerap memalak pedagang sayur di Pasar Baru, Kota Bekasi. Lima tersangka tersebut antara lain, DC (35), AF (41), SF (39), MS (43), dan PJ (35).

Menanggapi hal tersebut, Sosiolog dari UIN Syarif Hidayatullah, Musni Umar menyatakan bahwa memang latar belakang baik anggota atau pengurus Organisasi Masyarakat (Ormas) kalangan menengah ke bawah. Maka dimungkinkan muncul berbagai cara untuk memenuhi desakan kebutuhan perekonomian.

"Yang tergabung di Ormas tidak ada pekerjaan tetap. Jadi karena itu menggunakan Ormas sebagai tameng mendapat penghasilan," kata Musni saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (10/8).

Di sisi lain menurut Musni, pada umumnya dari latar belakang pendidikan Ormas kurang baik. Dalam artian tidak bisa menempuh jenjang pendidikan tinggi, sehingga akan sulit diterima bekerja di sektor formal, baik di pemerintah atau di swasta.

"Mereka kesulitan hidup punya keluarga, punya anak. Maka sulit gak ada pendapatan tetap. Hidup kan susah harus bayar listrik, transport, makan, dan sebagainya," tuturnya.

Musni menegaskan untuk memecah mata rantai tindakan pemalakan yang dilakukan oleh Ormas, harusnya pemerintah daerah menginisiasi program bantuan. Sebab menurutnya memang salah satu fungsi Ormas memperlancar hubungan dengan pemerintah. Maka dari itu menurut Musni harus digelontorkan dana dan proyek untuk Ormas.

"Kita perlu memberi jalan keluar. Semua anggota Ormas itu harus dilatih, dididik. Sehingga memiliki keterampilan misalnya modal menjahit, menjadi montir, atau apa saja. Diubah mental mereka," terangnya.

Selain itu menurut Musni, baik pemerintah daerah maupun pusat harus memberi lahan bagi Ormas untuk berdagang. Tak cukup di situ harus pula diberikan modal awal untuk membuat usaha dan pelatihan kepakaran bisnis.

"Itu cara memberdayakan mereka. Karena mereka mayoritas orang susah anak-anak mereka juga harus dikasih beasiswa. Supaya berubah gak kayak orang tuanya yang nganggur atau kerja serabutan. Ini bisa memotong lingkaran kemiskinan," jelasnya.

Sejauh ini menurut hemat Musni sejauh ini pemerintah daerah susah menggelontorkan dana. Dana hanya dikucurkan pada salah satu Ormas berbentuk Forum Betawi. Tahun lalu menurut Musni, dilimpahkan dana sebesar Rp 5 milliar.

"Itu Ormas Betawi diberi dalam rangka membina kesenian Betawi. Tapi Ormas yang sukanya jadi preman dan tawuran itu malah gak dapat," keluhnya.

Selain itu alur pencairan anggaran tahun ini semakin dipersulit. Sistem yang dibangun dan diaplikasikan berupa e-budgeting. Musni mengakui bahwa transparansi telah diperkuat, sampai-sampai pemberian dana bagi dirinya yang pernah diundang di acara tertentu, harus melalui e-budgeting, transfer.

"APBD harusnya memberikan multiple effect ke bawah. Tapi ini tak jalan. Ini bisa jadi masalah. Kalau uang dibelanjakan akan memberikan lapangan langsung atau tidak pada masyarakat. Itu selain penyerapan mimin. Ini ada lagi yang harus memberi bantuan apapun alasannya tidak bisa," pungkasnya.

Di sisi lain ada peraturan baru pemerintah daerah dengan memangkas dan menertibkan beberapa lahan parkir. Ormas yang dikategorikan Musni sebagai pribumi cenderung menjadi bagian yang disingkirkan akibat peraturan itu. Padahal sebagian besar Ormas memiliki sumber dana dari mengurus lahan parkir. Bahkan antara satu Ormas dengan yang lainnya rela saling baku hantam untuk memperebutkan lahan.

"Makin lama lahan mereka untuk mendapat uang masin sempit. Pemerintah tidak menyediakan tempat. Kalau mereka dibantu kan juga menciptakan suatu situasi keamanan. Mereka kan backup di wilayah-wilayah. Kadang itu sesama Ormas memperebutkan lahan. Yang satu mempertahankan lahan yang lain ingin merebut lahan. Soalnya lahan itu menjadi income sebagian Ormas," tandasnya.

Musni tetap berkukuh bagaimana agar anggota Ormas ini termasuk pengurusnya diberi pekerjaan tetap. Pada nantinya penghasilan itu bisa pula digunakan untuk menghidupi Ormas itu sendiri. Menurutnya hal itu merupakan solusi agar tak ada peristiwa pidana yang dilakukan para Ormas untuk mendapat penghasilan.