Merdeka.com - Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 menteri tentang penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai kritikan. Termasuk dari Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil.

Menurutnya, SKB itu harus dievaluasi bahkan jika perlu dibatalkan. Apalagi, pemerintah sudah membentuk badan yang mengurus Pancasila yaitu BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Harusnya, keberadaan BPIP menjadi jawaban kegelisahan pemerintah soal radikalisme yang menyasar ASN.

"Kalau kemudian SKB itu dimuat lalu pertanyaannya untuk apa ada BPIP, seharusnya BPIP bisa bekerja sama dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan edukasi nilai-nilai pancasila di tengah-tengah ASN," kata Nasir usai diskusi di kawasan Pancoran, Jumat (29/11).

Dia menambahkan penerbitan SKB soal radikalisme seolah-olah menyasar pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, ada baiknya SKB 11 Menteri kembali dievaluasi bahkan jika perlu dibatalkan.

"Ketika isu radikalisme atau narasi radikalisme itu disampaikan selalu ada identitas tertentu atau entitas tertentu yang kemudian di sasar. Makannya saya berharap dievaluasi dan kalau memang bisa dibatalkan," sambungnya.

Upaya Tangkal Radikalisme

Menurut Nasir, fenomena mengenai aparatur sipil negara (ASN) yang terpapar radikalisme seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan. Justru yang harus dilakukan adalah memberi edukasi.

"Saya pikir DPR juga harus mengkritisi SKB ini sebab terlalu banyak hal-hal seperti ini juga akan menyebabkan kontra produktif padahal, radikalisme bisa kita edukasi," jelas Nasir.

Sebelumnya, pihak Istana melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah anggapan pihak yang menyebut kritik sama dengan tindakan radikal. Menurutnya, pemerintah selalu menyambut baik kritikan dari siapa pun.

"Karena pemerintah itu menjadi semakin kuat kalau kritik kuat. Kritik itu menjadi obat," ujarnya.