YLKI: Transportasi China dan Malaysia gunakan gas dari Indonesia

Merdeka.com - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendesak pemerintah memperhatikan berbagai potensi energi alternatif seperti gas yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal gas masih melimpah ketimbang terus menerus bergantung pada impor minyak.‬

Tulus menilai, sekian kali kenaikan harga BBM dan LPG bersubsidi, pemerintah lupa membenahi penyediaan energi alternatif. Padahal dari kenaikan BBM subsidi Rp 2.000 per liter, pemerintah bisa menghemat sekitar Rp 100 triliun.

"Misal dari Rp 100 triliun penghematan subsidi BBM itu kemudian dialihkan ke infrastruktur termasuk pembangunan SPBG di kota-kota besar atau membangun fasilitas energi baru dan terbarukan, sehingga konversi BBM ke BBG dan energi alternatif lainnya bisa lebih cepat," katanya Tulus di Jakarta, Rabu (19/11).

Tulus menyarankan, dari nilai penghematan itu, sebesar Rp 30 triliun untuk konversi BBM ke BBG karena sampai saat ini hanya ada 19 SPBG. Itu pun belum maksimal karena kendaraan bermotor belum banyak memakai BBG termasuk angkutan umum.‬

"Sering dikatakan membangun MRT cukup Rp 16 triliun, kenapa dialihkan ke sana sekaligus membangun SPBG sekaligus penyediaan angkutan umum berbasis gas, karena program gasifikasi kendaraan umum juga sudah mendesak."

Program konversi ke gas di Indonesia yang dimulai pada 1998 hampir berbarengan dengan yang dijalankan di Pakistan. Kini, hasilnya jauh berbeda. Pakistan sekarang punya 3.000 SPBG sehingga tiap tahun hampir 3 juta kendaraan menikmati gas.

"Karena pemerintah Pakistan konsisten dengan rencana, kemudian dieksekusi sehingga program itu terlaksana. Di Indonesia terlalu banyak kepentingan."

Dia bercerita, dari hasil pengamatan di Guangzhou, China, busway dan transportasi di sana justru menggunakan gas dari lapangan gas Tangguh. Kemudian taksi-taksi di Malaysia pakai gas dari Indonesia.

"Bahkan pembangkit di Singapura juga menggunakan gas dari Indonesia yang diambil langsung dari Natuna dan Sumatra Selatan. Sementara di kita, PLN seringkali kesulitan mendapat gas.

Tulus mencurigai impor minyak yang terus dipertahankan mengindikasikan adanya kepentingan tertentu yang berkolaborasi dengan para mafia minyak, sehingga program konversi ke gas jadi lambat.‬ "Revitalisasi kilang sangat seret," katanya.