YLKI : sistem ganjil genap di jalan tol harus didukung kesiapan angkutan umum

Merdeka.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, penerapan kebijakan sistem ganjil genap di jalan tol harusnya diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai. Sehingga ganjil genap tidak merugikan masyarakat.

"Ganjil genap harus diimbangi dengan kompensasi angkutan umum yang memadai. Sehingga ganjil genap tidak merugikan konsumen karena konsumen ada sarana transportasi alternatif untuk bepergian," ujar Tulus melalui siaran pers, Jakarta, Sabtu (14/4).

Tulus juga mengatakan, instrumen pemberlakuan ganjil genap seharusnya bersifat sementara, bukan permanen. Secara regulasi, instrumen pengendalian lalu-lintas yang sudah mempunyai dasar hukum kuat yaitu ERP (Electronic Road Pricing), atau jalan berbayar.

"Maka, BPTJ harus mulai menggodog dengan serius implementasi jalan berbayar, terutama jika LRT/MRT sudah beroperasi. Tanpa di back up instrumen pengendalian traffic di ruas-ruas utama menuju Jakarta, maka LRT/MRT tidak akan laku, minim penumpang," jelasnya.

Tulus menambahkan, kepolisian juga harus memonitor bahkan memberikan sanksi bagi truk yang berjalan di lajur kanan atau tengah. Sebab faktanya kendaraan truk tidak mampu mencapai kecepatan minimal, yakni 60 km per jam.

"Kendati jumlah truk tidak signifikan, namun karena pergerakannya di bawah rata-rata maka mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang signifikan," tandasnya.