Merdeka.com - Pembangunan megaproyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) terus menuai kontroversi. Proyek ini beberapa kali ditentang oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli. Dengan jurus 'kepretnya', Rizal Ramli sempat memangkas program tersebut menjadi 16.000 MW, meski Presiden Joko Widodo akhirnya menegaskan proyek listrik 35.000MW tetap berjalan.

Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi melihat, proyek pembangkit listrik ini harus tetap berjalan karena kebutuhan listrik di tanah air sudah tidak bisa ditawar lagi. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga sudah terlihat keteteran dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan industri.

"Sejak 5 tahun terakhir pelayanan PLN memang terjadi kekurangan daya, belum level krisis tapi kekurangan daya. Sehingga yang ada maksimal PLN hanya bisa memenuhi akses rumah tangga, tapi untuk industri belum mampu menyambung," ujar Tulus dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (4/10).

Menurut Tulus, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam 5 tahun yang dicanangkan Presiden Jokowi bisa terancam jika Indonesia kekurangan listrik. Angka pertumbuhan sulit dicapai tanpa dukungan listrik bagi industri.

Tulus menegaskan, sektor industri merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi suatu negara.

"Akhirnya pertumbuhan ekonomi menjadikan listrik sebagai prasyarat. Presiden Jokowi kan mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, kalau tidak ada listrik ya jangan mimpi pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Yang utama adalah tanggung jawab negara untuk menyediakan listrik dengan harga terjangkau," tutupnya.