YLKI: Kebijakan mobil murah hanya akal-akalan pemerintah

Merdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menduga ada kepentingan lain dari keputusan pemerintah melancarkan program mobil murah di Indonesia. Secara tegas YLKI menilai mobil belum pantas beredar di Indonesia. Namun karena kebijakan yang mendukung akhirnya mobil tersebut menjadi bebas di Indonesia.

Pengurus Harian YLKI dan Anggota Dewan Transportasi Kota, Tulus Abadi menduga ada kepentingan pemilihan umum 2014 di balik program mobil murah.

"YLKI menduga ada money politic untuk kepentingan 2014 dari kebijakan mobil LCGC ini," ucapnya tegas kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (23/9).

Tulus menilai kebijakan mobil murah hanya akal-akalan pemerintah. Mobil tersebut bukanlah mobil murah karena masih belum dilengkapi aksesoris seperti AC, radio dan sebagainya. Jika dilengkapi maka konsumen akan menambah sekitar Rp 20 juta lagi.

"Hentikan produksi mobil LCGC," tegasnya.

Sebelumnya, keberadaan mobil murah hingga kini masih menjadi pro kontra. Sejumlah kepala daerah misalnya, menolak program mobil murah tersebut. Pertimbangan utamanya, mobil murah justru berdampak pada kemacetan. Selain itu, mobil murah juga bertentangan dengan program angkutan umum yang sedang digalakkan di sejumlah daerah.

Program mobil murah dan ramah lingkungan ini sangat bertentangan dengan 17 instruksi Wakil Presiden Boediono yang ditandatanganinya pada 10 September 2010 lalu. Dalam instruksi itu, terlihat jelas pada poin ke-13 disebutkan salah satu cara mengatasi kemacetan adalah dengan melakukan pembatasan kendaraan bermotor. (mdk/noe)