YLKI dukung pemerintah terapkan cukai kemasan plastik, ini syaratnya

Merdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung langkah pemerintah untuk menjadikan kantong plastik atau kresek sebagai barang kena cukai (BKC) baru. Menurut peneliti YLKI Natalya Kurniawati, Indonesia sudah tergolong darurat plastik.

"Sampah plastik di negara kita sudah terlalu banyak. Kalau melakukan pencegahan kembali, itu terlambat. Sehingga solusi yang paling pas adalah dengan mengenakan cukai untuk produk kantong plastik," katanya di Jakarta, Kamis (25/1).

Namun, sebelum memberlakukan peraturan tersebut, pemerintah harus melakukan spesifikasi untuk cukai kantong plastik. Misalnya, plastik jenis apa saja yang wajib dikenakan cukai, dan tidak usah dikenakan cukai. Untuk plastik yang bisa hancur dan terurai, tak perlu dikenakan cukai.

"Namun saat ini ada kantong plastik yang bisa hancur tapi tidak terurai, ini harus dikenakan cukai. Jenis plastik ini tentu membahayakan lingkungan," lanjutnya.

Agar aturan ini dapat diterima semua golongan, baik industri maupun masyarakat, YLKI meminta pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Selain itu, peta jalan yang dibuat juga harus jelas.

"Misalnya industri harus melakukan langkah-langkah apa untuk menjalankan aturan ini. Itu semua harus jelas di peta jalan yang dibuat pemerintah," paparnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengklaim hampir semua lembaga maupun institusi telah menyetujui untuk menjadikan produk kantong plastik atau kresek sebagai barang kena cukai (BKC) baru. Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengaku proses pembahasan terus dilakukan termasuk upaya untuk memfinalisasi pengenaan cukai.

Cukai kantong plastik, memang menjadi target BKC yang akan dikenakan dalam waktu dekat. Pengenaan cukai juga menjadi salah satu kebijakan yang akan ditempuh DJBC tahun ini, sebagai terobosan untuk menambah BKC yang baru.

"Targetnya pasti akan secepatnya. Langkah yang akan kami lakukan tentunya komunikasi ulang dengan DPR Komisi XI," ujar Heru di Jakarta, pekan lalu.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi juga pernah mengatakan akan mendukung kebijakan tersebut. Sebab, selain untuk menambah penerimaan negara, juga bisa mengurangi pencemaran lingkungan.

Meski demikian, pemerintah diminta untuk mengkaji terlebih dahulu jenis plastik apa saja yang diharuskan untuk dikenakan cukai.

"Pengenaan cukai pada plastik ini baik. Tapi harus dilihat bahwa yang dikenakan itu plastik jenis apa. Kalau plastik yang dari bahan polyethene itu ya boleh saja. Tapi kalau plastik yang terbuat dari singkong atau ubi ya kita menolak," kata Tulus di kantornya, Jakarta, Rabu (13/4).