Wiranto diharapkan bisa lenyapkan kriminalisasi kontraktor
Merdeka.com - Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) mengharapkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang baru Jenderal (Purn) Wiranto melindungi pelaksana kontraktor dari ancaman kriminalisasi.
Sekretaris Jenderal BPP Gapensi, Andi Rukman Karumpa mengatakan, ancaman kriminalisasi sangat rentan dialami pelaksana konstruksi, utamanya pelaksana konstruksi usaha kecil dan menengah (UKM Konstruksi).
"Kita harapkan ancaman kriminalisasi benar-benar lenyap di era kepemimpinan Bapak Wiranto. Gapensi yakin beliau akan mampu mencegah kriminalisasi ini," ucap Andi dalam keterangannya kepada merdeka.com di Jakarta, Sabtu (30/7).
Andi mengatakan, dampak dari ancaman kriminalisasi di daerah salah satunya adalah serapan anggaran selalu melemah. Sebab, sebagian besar kontraktor tidak berani mengikuti tender. Bahkan ada kepala daerah yang enggan memulai tender.
"Sebab, belum dikerjakan saja, proyek-proyek itu sudah diancam kiri-kanan dari aparat dan lembaga swadaya masyarakat," ujar dia.
Sebagian besar yang mendapat ancaman kriminalisasi adalah usaha konstruksi skala UKM. Dia mengatakan, perlindungan hukum bagi pelaksana konstruksi perlu diperkuat, di antaranya dengan secepatnya mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jasa Konstruksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Terlebih lagi saat ini pemerintah mempercepat pelaksanaan tender yakni Bulan Agustus 2016.
Payung hukum ini sangat dibutuhkan oleh pengusaha konstruksi untuk menghilangkan rasa takut pengusaha konstruksi dalam menggarap proyek-proyek infrastruktur.
"UU ini nantinya menjadi payung hukum dan memberikan proteksi hukum kepada pelaku jasa konstruksi. Sebab selama ini banyak pengusaha konstruksi utamanya yang berskala usaha kecil dan menengah (UKM) masih takut menggarap proyek mereka. Sebab, sewaktu-waktu dapat dikriminalisasi atau dipidanakan."
Dalam pengerjaan konstruksi dan ditemukan kekurangan sebaiknya diselesaikan setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan tidak dipidanakan setelah proyek itu diselesaikan sesuai spesifikasi. "Jadi, tidak serta-merta main pidana. Ini yang bikin swasta malas mengerjakan proyek pemerintah. Padahal, serapan anggaran kita selalu sangat rendah," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo Tegaskan Komitmen untuk Wujudkan Kemandirian Industri Pertahanan
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengembangkan dan mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaMuncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Rencanakan Berkantor di IKN: Saya Tunggu Bandara dan Tol Jadi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah berencana untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaJokowi Tinjau Progres Pembangunan Hotel Nusantara di IKN, Targetkan Selesai Agustus 2024
Jokowi menambahkan, menggeliatnya pembangunan sejumlah proyek di IKN menunjukkan semakin bertambahnya minat investor untuk berinvestasi di sana.
Baca SelengkapnyaAksi Mengejutkan Pekerja di IKN, Tangannya Sampai Dipegang Erat Menhan Prabowo
Momen lucu terjadi saat Prabowo temui pekerja konstruksi di kawasan ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaKejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaBasuki Hadimuljono, ‘Daendels Indonesia’ Dibujuk untuk Mundur dari Kabinet Jokowi
Selama menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki banyak menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia yang yang digencarkan Jokowi.
Baca Selengkapnya