WHO Kritik Vaksinasi Berbayar Indonesia: Semua Orang Berhak Dapat Akses Vaksin
Merdeka.com - Kepala Unit Program Imunisasi World Health Organization (WHO), Ann Lindstrand menilai bahwa kebijakan vaksinasi gotong royong berbayar di Indonesia tidaklah tepat. Sebab, menurut dia semua orang berhak mendapatkan akses vaksin terlepas dari masalah keuangan.
"Penting bahwa setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses (vaksin). Pembayaran (dalam bentuk) apapun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi ketika kita membutuhkan cakupan dan vaksin untuk menjangkau semua yang paling rentan," kata Lindstrand dikutip dari situs resmi WHO, Jumat (16/7).
Menurutnya, apabila anggaran pemerintah yang menjadi masalah, saat ini terdapat banyak solusi di mana banyak lembaga dunia yang memberikan bantuan untuk pengadaan vaksin bagi negara-negara yang membutuhkan.
"Ada pasokan vaksin dari COVAX melalui kerja sama dengan badan UNICEF, WHO, dan lainnya, tentu saja mereka memiliki akses vaksin yang gratis, hingga 20 persen dari populasi yang didanai oleh para penyandang dana kerja sama COVAX. Itulah yang membuatnya sama sekali tidak mungkin untuk mengambil pembayaran dalam pelaksanaannya," jelasnya.
Dia mengakui, pengiriman dan logistik penyimpanan vaksin membutuhkan dana. Tapi, hal tersebut bisa diperoleh melalui bantuan dari berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia, dan GAVI.
"Tentu saja ada dana pengiriman lain yang biayanya juga dalam pengiriman, seperti transportasi, logistik, peralatan pendingin, dan lainnya. Tetapi ada pendanaan yang tersedia untuk semua negara AMC melalui bank pembangunan multilateral, Bank Dunia dan sekarang juga open window dengan pendanaan yang cepat dan dapat diakses dari GAVI Dukungan pengiriman COVAX," kata Linstrand.
Linstrand menegaskan, yang terpenting saat masa pandemi Covid-19 ini adalah setiap orang berhak mendapatkan akses vaksin tanpa mempermasalahkan anggaran.
"Jadi dananya jangan terlalu banyak. Yang penting di sini adalah bahwa setiap orang memiliki hak dan harus memiliki hak akses ke vaksin ini terlepas dari masalah keuangan," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat Indonesia Rentan Alami Guncangan Finansial jika Berhadapan dengan Gangguan Kesehatan
Hingga dalam jangka waktu panjang, semakin sulit bagi masyarakat terdampak untuk pulih dan kembali berdaya secara finansial.
Baca SelengkapnyaDeklarasi Dukungan, Para Dokter Indonesia Titipkan Ini Kepada Prabowo-Gibran
Batara menilai Prabowo-Gibran merupakan sosok yang tepat untuk memimpin bangsa Indonesia dan melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaMenuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas
Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi Tegaskan Bantuan Pangan Bulog Adalah Solusi Hadapi Kenaikan Pangan
Presiden menjelaskan bahwa kenaikan harga ini dipicu kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana Elnino di seluruh dunia.
Baca SelengkapnyaJokowi Pastikan Puskesmas Punya Alat USG Kehamilan, Kesehatan Ibu dan Bayi Terjamin!
Pemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Anies-Cak Imin Bongkar Temuan Intervensi Bansos di Balik Tingginya Suara Prabowo-Gibran
Timnas AMIN mengungkapkan temuan intervensi program bantuan sosial (bansos) untuk menaikkan suara paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaDipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaBulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia
Keberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.
Baca Selengkapnya