Warga miskin yang belum dapat BLSM bisa lapor ke kepala desa

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengakui, data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak sepenuhnya akurat. Ada masyarakat miskin yang seharusnya berhak atas BLSM tapi justru tidak dapat. Sebaliknya, ada yang seharusnya tidak berhak, tapi justru diberi BLSM sebesar Rp 150.000.

Kondisi ini sudah menuai kontroversi. Masyarakat yang merasa berhak memperoleh BLSM ramai-ramai protes. DPR pun mempertanyakan keakuratan data penerima BLSM. Apa langkah pemerintah?

Hatta mengimbau, bagi masyarakat miskin yang tidak mendapatkan BLSM, agar melapor ke kepala desa setempat. Daftar penerima BLSM sepenuhnya diatur oleh kepala desa sebelum diberikan dari pemerintah.

"Ada mekanisme musyawarah kelurahan dan desa yang mengatur, dari 15,5 pasti ada yang tidak dapat. Ada lagi yang tidak dapat tapi lebih baik dari 2008 dan 2005," ujar dia saat ikut penyaluran BLSM di Kantor Pos KPC Kramat Jati, Jakarta, Selasa (25/6).

Sebaliknya, jika ada masyarakat yang sudah mampu tetapi masih mendapatkan BLSM, Hatta mengimbau untuk mengembalikan kartu perlindungan sosial (KPS) ke kelurahan setempat.

"Nanti bagaimana dari situ karena ada yang sukarela mengembalikan, nanti direvisi," tegas dia.

Hatta mengklaim sejauh ini penyaluran BLSM sangat baik. Semua KPS telah dibagikan oleh PT Pos Indonesia. Namun, diakuinya memang perlu perbaikan dari sisi kartu dan daftar penerima. "Kemarin 5 juta. Pengaduan tetap berjalan," ucapnya. (mdk/noe)