Wapres JK soal pemangkasan anggaran: Yang salah pajak nih

Merdeka.com - Pemerintah berencana kembali memangkas anggaran yang sudah tertuang dalam APBN-P 2016. Belanja yang ingin dikurangi mencapai Rp 133,8 triliun yang diambil dari kementerian/lembaga Rp 65 triliun serta dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan, pemangkasan anggaran perlu dilakukan karena pendapatan negara dari pajak tidak akan sesuai target. Jika besaran belanja tidak dikurangi, maka defisit anggaran akan melebar dan berpotensi melanggar Undang-Undang.

"Itu (pajak) tidak naik dibanding tahun lalu maka berarti pengeluaran juga harus dikembalikan seperti tahun lalu. Yang salah kan pajak nih. pajak tidak tumbuh sesuai dengan harapan," kata JK di Jakarta, Jumat (5/8).

Pemangkasan anggaran diakui JK akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tapi, cara lain meminimalisir dampak ini adalah dengan mengejar investasi sektor swasta dan luar negeri.

"Terkecuali kalau investasi swasta dan investasi luar itu banyak yang masuk. Ya kita bersyukur di seluruh dunia, kalau masih bisa mencapai 5 persen (pertumbuhan ekonomi, ya oke lah lumayan," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani memprediksi pendapatan pajak tahun 2016 tidak akan mencapai target seperti yang ditetapkan dalam APBN-P 2016. Pendapatan negara dari sektor pajak diperkirakan minus Rp 219 triliun, sehingga perlu penyesuaian atau pemangkasan belanja.

Menurut Sri Mulyani, pada 2014 saja, realisasi penerimaan pajak sekitar Rp 100 triliun di bawah yang ditargetkan di APBN-P. Sementara tahun lalu, realisasi penerimaan pajak sekitar Rp 248,9 triliun itu lebih kecil dari yang direncanakan.

Tak tercapainya penerimaan pajak disebabkan harga komoditas turun, perdagangan turun dan ekonomi mengalami pelemahan. "Jadi kita lihat bahwa angkanya jauh lebih kecil," ujar Sri Mulyani seperti ditulis Setkab, Kamis (4/8).

Menjaga APBN tetap sehat, Sri Mulyani berencana memangkas belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun serta dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.