Wapres JK sebut belum ada Menteri PU diciduk KPK

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK berambisi menggenjot pembangunan infrastruktur. Sejalan dengan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla punya pesan khusus pada pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Wapres JK sapaan akrabnya, berpesan agar pejabat kementerian PU-Pera tidak khawatir mengimplementasikan proyek strategis. Tidak perlu takut dipidana karena pemerintah menjamin melalui Peraturan Presiden (Perpres) Percepatan Proyek Strategis Nasional. Di mana salah satu isinya pejabat tidak bisa dipidana jika menjalankan proyek strategis.

Perpres tersebut dibuat untuk menggenjot program nasional seperti jalan tol dan proyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW). Pejabat yang menggenjot proyek tersebut tidak bisa dikriminalisasi dengan dugaan korupsi yang merugikan negara. Kerugian negara harus melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dulu.

"Saya tahu banyak juga yang ketakutan dan khawatir. Insya Allah kita tegaskan hadapi itu. Anda tidak boleh diperiksa kalau bikin kebijakan, tidak boleh hanya dasar laporan sementara BPK atau BPKP menjadi bagian merugikan negara. Harus ada klarifikasi dulu. Semua kita harus tertibkan sehingga jangan terlalu takut, mudah-mudahan kita di sini juga sesuaikan undang-undangnya yang benar," ujar dia dalam sambutannya dalam Rakor Percepatan Pembangunan di Kementerian PU-Pera, Jakarta, Jumat (4/9).

Setiap tahun, Kementerian PU-Pera menjadi salah satu kementerian dengan anggaran terbesar. Kondisi ini membuat pejabat di lingkungan kementerian khawatir dan takut. Namun JK yakin pejabat di Kementerian PU-Pera 'tetap aman' dari pidana. Apalagi selama ini terbukti tidak ada pejabat kementerian PU-Pera yang diciduk KPK.

"Aman karena belum ada menteri PU yang masuk KPK kan. Justru kadang-kadang juga membingungkan, yang kena yang Menteri Sosial, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan," kata dia.

JK yakin pejabat di Kementerian PU-Pera memiliki integritas tinggi untuk membantu pemerintah dalam pengerjaan proyek strategis nasional. Menurut pengalaman JK, belum ada pejabat yang meminta syarat dalam pengerjaan proyek pembangunan.

"Mungkin karena dana besar makanya aman. karena itu dibagi sedikit-sedikit cukup. Kalau anggarannya kecil harus dibagi besar-besar. saya percaya Anda punya integritas, tahu lah integritas itu tetap harus dijaga," ucapnya.