Wapres JK pasang badan bela keterlambatan PLN serahkan RUPTL
Merdeka.com - Pengerjaan megaproyek listrik 35.000 megawatt menghadapi kendala. Kendala muncul dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang belum menyerahkan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Padahal, target penyelesaian RUPTL tersebut dipatok rampung pada Januari 2016. Terhadap kendala tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan setiap keterlambatan akan diberi stimulus agar bisa mengejar ketinggalan.
"Ya perbaikan dari pada semua itu, dari percepatan tendernya, perbaikan perencanaan, perbaikan dalam hal pembebasan lahan, percepatan membikin kontrak di PLN, percepatan untuk negosiasi perbankan, semua tentu mengalami keterlambatan. Tentu ini harus dipacu," ungkapnya di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (20/5).
Wapres JK menegaskan, proses evaluasi progres pengerjaan proyek listrik 35.000 MW terus dilakukan melalui kementerian terkait. "Pasti, sekarang sudah dievaluasi, dan evaluasi di ESDM, kantor kepresidenan, kantor menko, semua indikasinya perlu perbaikan," tuturnya.
Tindak lanjut dari evaluasi tersebut lanjut JK, Kementerian ESDM sudah mendapat instruksi untuk segera melakukan perbaikan dari setiap proses yang berlangsung. "Ini segera, beberapa langkah sudah, itu bidang sektornya kan Menteri ESDM, Menteri ESDM diperintahkan untuk memperbaiki semua apa yang sebab keterlambatan itu," ucap JK.
Sebelumnya, imbas dari belum diserahkannya RUPTL kepada Kementerian ESDM, lelang proyek listrik 35.000 megawatt tahap kedua yang seharusnya dilaksanakan bulan Maret 2016, belum dapat terlaksana. Seharusnya, lelang pembangkit dengan total 16.000 megawatt bisa dilakukan Maret 2016.
Selain persoalan RUPTL, keberlangsungan proyek 35.000 MW juga terancam lantaran PLN membatalkan lelang PLTU Jawa V dengan kapasitas 2x1.000 megawatt atau pembangkit terbesar dalam proyek 35.000 MW, atau setara PLTU Batang. Dengan demikian, jadwal operasi PLTU Jawa V diproyeksi molor dari jadwal rampung semula di 2019.
Kementerian ESDM mengultimatum PLN untuk menyerahkan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) selambatnya akhir Mei. Itu lewat lima bulan dari target awal, Januari lalu.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaPemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024
Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024
Baca SelengkapnyaJPPR Klaim Temukan Sejumlah Pelanggaran di TPS, dari Diintimidasi Aparat hingga Pembagian Uang
JPPR menemukan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TKN soal Salam 4 Jari: Kenapa Enggak Lima Jari? Dadah Sudah Selesai
Gerakan itu sebagai bentuk kepanikan lantaran elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat.
Baca SelengkapnyaRombongan Jenderal-Jenderal Polri Sambangi KPU saat Rekapitulasi Nasional, Ada Apa?
Fadil menyebut telah memproyeksikan akan adanya peningkatan eskalasi massa.
Baca SelengkapnyaTKN Minta Relawan Kawal TPS Sampai Selesai, Pastikan Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran
Pihaknya telah menkonsolidasikan kekuatan untuk memilih Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaMuncul Gerakan Salam 4 Jari, Ketua TPN: Fokus Pemenangan Ganjar dan Mahfud
Gerakan salam 4 jari dikaitkan dengan potensi bergabungnya paslon 01 dengan 03
Baca SelengkapnyaTKN Ajak Masyarakat Pantau TPS Kawal Kemenangan Prabowo-Gibran
Untuk mewujudkan kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu sekali putaran dibutuhkan peran aktif para relawan.
Baca Selengkapnya