Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa dia telah menyarankan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk membuat standarisasi perumahan. Dengan begitu, proses membangun perumahan dapat berlangsung lebih cepat dengan kualitas yang baik.

"Bagaimana membangun rumah yang jauh lebih cepat dan baik tapi rumah. Hanya bisa dilakukan apabila memiliki standarisasi. Saya selalu sampaikan kepada Menteri PU coba kita bikin standarisasi rumah," kata dia, Selasa (22/1).

JK mengatakan dengan adanya standarisasi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah, masyarakat tentu akan sangat terbantu. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa standarisasi perumahan juga harus diikuti dengan standarisasi industri.

"Pintu standar, segala macem harus distandarisasi. Jadi orang tinggal beli komonen, itu rumah hasil industri bukan dari tukang," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, infrastruktur kerakyatan seperti rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan padat karya irigasi kecil merupakan program prioritas pemerintah pada 2019 di samping pembangunan jalan, jalan tol, jembatan bentang panjang dan bendungan.

"Setiap tahunnya, Kementerian PUPR memperbaiki sekitar 160 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahun 2019 diprogramkan untuk perbaikan sebanyak 200 ribu unit RTLH yang ada di seluruh Indonesia," lanjut Basuki.

Melalui program BSPS, Kementerian PUPR memberikan bantuan ini salah satunya kepada 3.813 unit rumah yang ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bantuan uang infrastruktur sebesar Rp 15 juta diberikan kepada masyarakat untuk memperbaiki rumahnya.