Wapres JK: Kehati-hatian Pengadaan Sistem Core Tax Keterlaluan
Merdeka.com - Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan alasan tersendatnya proses pengadaan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax. Salah satunya adalah banyaknya pertimbangan yang disampaikan oleh beberapa pihak.
Menurut Wapres JK, implementasinya memang tidak mudah. Artinya perlu ada sikap kehati-hatian otoritas fiskal dalam pengadaan core tax sehingga tak mengulang kasus pengadaan KTP elektronik atau e-KTP.
"Kita mau perbaiki sistem IT di Ditjen Pajak, karena tidak mau kasus e-KTP terulang maka minta semua izin pertimbangan yang untuk itu saja butuh waktu 6 bulan," katanya dalam acara Dialog Bersama 100 Ekonom, di Jakarta, Kamis (17/10).
Ketua PMI periode 2014-2019 itu menambahkan beberapa pertimbangan yang diminta oleh Kementerian Keuangan sendiri antara lain berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KPK, dan BPKP. Selain itu, pertimbangan juga diminta dari Kejaksaan Agung.
Menurutnya, pertimbangan-pertimbangan itu yang kemudian mengganggu proses kerja pemerintah. Wapres JK meneruskan, idealnya persoalan izin dan rekomendasi tidak perlu dilakukan secara berlebihan sepanjang proses pengadaan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Jadi saya lihat kehati-hatian ini sudah keterlaluan sehingga membuat kegiatan tersendat," ungkapnya.
Sebagai informasi saja, pengadaan core tax sampai saat ini masih pada tahap awal dari empat tahap pengadaan yakni pengadaan procurement agent. Sesuai dengan Pengumuman DJP No. PENG-138/PJ.01/2019, paket pekerjaan ini diperkirakan menghabiskan anggaran senilai Rp37,8 miliar. Pemilihan penyedia dilakukan dengan metode penunjukan langsung.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jusuf Kalla Ungkap Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun
Anies Baswedan bilang pembelian alutsista harus berdasarkan kebutuhan terkini bukan karena selera dari Menteri Pertahanan.
Baca SelengkapnyaGelar Sidak, Pj Gubernur Kaltim Kecewa Banyak ASN Tidak Masuk Kerja
Kekecewaan Akmal makin membesar kala melihat rekapitulasi sistem absensi di kantor tersebut.
Baca SelengkapnyaJK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPutuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo
Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaMuncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaSempat Diisukan Renggang, Begini Momen Akrab Jokowi & Menteri Basuki Saat Resmikan Proyek Infrastrukur di Makassar
Saat peresmian, Jokowi menekankan pentingnya sistem pengelolaan air limbah cair.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaStatus Jakarta Masih Ibu Kota sampai Presiden Terbitkan Keppres Perpindahan ke IKN
Menurutnya, IKN secara hukum akan efektif menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat Keppres diterbitkan.
Baca Selengkapnya