Wapres JK instruksikan pejabat keuangan putar otak tarik devisa

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memanggil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad membahas persoalan devisa.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, Wapres JK menginginkan agar otoritas keuangan Indonesia memaksimalkan berbagai langkah dan kebijakan yang mendorong devisa masuk ke Indonesia.

"Tadi pak wapres memanggil kami bertiga intinya pertama pak wapres ingin mendorong devisa itu lebih banyak ada di Indonesia sehingga mulai berpikir bagaimana misalnya memudahkan ekspor," kata Menteri Bambang di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/9).

Setelah menerapkan kebijakan mempermudah ekspor, lanjut Bambang, Wapres JK menginginkan agar devisa hasil ekspor masuk ke perbankan dalam negeri dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.

"Kemudian kalau sudah ekspor bagaimana dana hasil ekspor itu bisa masuk ke sistem perbankan di Indonesia. Nah waktu itu kita kan sudah keluarkan aturan LC (Letter of Credit). Jadi tadi juga direview bahwa LC juga menolong untuk bisa memasukkan devisa hasil ekspor itu ke dalam sistem perbankan kita," jelas Bambang.

Dengan devisa hasil ekspor masuk ke perbankan dalam negeri dan pemanfaatannya bisa dioptimalkan, hal itu dinilai bisa mengurangi fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.

"Jadi intinya tadi kami bertiga bicara mengenai kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mendorong devisa lebih banyak ada di Indonesia. Sehingga otomatis supply Dolar juga menjadi lebih banyak. Kalau supply Dolar lebih banyak mudah-mudahan Rupiah tidak volatile kalau ada goncangan eksternal. Itu intinya," ungkap Bambang.

Namun, Menteri Bambang mengaku Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan saat ini sedang menyiapkan langkah-langkah untuk mendorong masuknya devisa ke perbankan Tanah Air.