Wapres JK: Dulu gubernur lobinya ke Bappenas, sekarang ke DPR
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyoroti kinerja dan fungsi Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). JK menilai, fungsi Bappenas saat ini sudah turun drastis.
"Fungsi Bappenas drastis menurun, karena UU Keuangan maka Menkeu tentu buat UU berdasarkan anggaran total ada di keuangan sebagian besarnya, perencanaan lokal ada di daerah, satuan tiga diputuskan DPR. Jadi hampir-hampir semua kewenangan hilang di Bappenas," kata JK di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (29/7).
JK mengatakan, dahulu kantor Bappenas layaknya pasar di mana banyak sekali lobi-lobi terkait pembangunan di daerah. Para gubernur mendatangi Bappenas untuk menyampaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing.
"Dulu Bappenas seperti pasar, sekarang sepi. Dulu gubernur, bupati lobinya di Bappenas, sekarang lobi ada di DPR, tentu di kementerian masing masing. Itu bagian zaman. Kita tak mau kembali ke seperti itu. Yang kita butuhkan prinsip kita tetap pertumbuhan dan pemerataan dan sustainability," ucap JK.
Meski demikian, JK menekankan agar pembangunan dirancang dengan baik. Selain itu, ada perubahan yang mendasar yaitu MK mengubah atau membatalkan satuan 3 dibahas di DPR, maka satuan tiga kembali harus ditetapkan pemerintah. JK menilai hal itu berimbas pada proses negosiasi menjadi lebih mudah.
"Tidak ke DPR lagi. Artinya, kita harus kembali punya rancangan lebih detail karena hal itu sudah kembali," ucap JK.
Informasi saja, satuan tiga adalah dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan rincian alokasi pagu anggaran per program.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaJokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat
Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaJokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaKolonel TNI Ajudan Presiden Tolak Dijadikan Jenderal, Ternyata ini Alasannya
Presiden sudah akan menaikkan pangkatnya bulan Agustus. Tapi dia menolak kesempatan langka menjadi jenderal.
Baca SelengkapnyaHasto Sindir Jokowi: Jangan Berpikir Perampasan Aset, Ini Demokrasi Kita Dirampas
Hasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca Selengkapnya