Wapres JK bakal potong anggaran perjalanan dinas kementerian

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK tengah mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016. Pendapatan negara yang minim menyebabkan pemerintah harus melakukan kalkulasi ulang pos-pos anggaran yang bisa dipangkas.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, dalam postur anggaran tahun ini, kementerian/lembaga harus menetapkan skala prioritas dalam membelanjakan anggaran.

"Maksud APBN-P tahun ini adalah pengurangan anggaran, maka semua kementerian/lembaga bersiap mengutangi anggaran-anggaran yang tidak urgent dan prioritas," kata JK di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa (22/3).

JK menambahkan, apabila kementerian/lembaga tidak memiliki program prioritas, maka anggaran akan dihabiskan hanya untuk perjalanan dinas. Menurut JK, saat ini masih tertanam pemikiran bahwa kementerian/lembaga yang mampu menghabiskan anggaran merupakan sebuah prestasi. Meski anggaran tersebut dihabiskan bukan untuk menjalankan program-program yang sudah dirancang.

"Karena anggaran dibuat berdasarkan persentase rata-rata, minta 10 persen, kalau enggak ada yang bisa dibangun itu tambah perjalanan, tambah dinas supaya habis uang, karena prestasi habiskan uang, padahal prestasi adalah meningkatkan APBN," ujar JK.

JK menilai salah satu pos anggaran yang sangat memungkinkan untuk dipangkas adalah perjalanan dinas.

"Tentu yang mempunyai dampak luas yakni operasional yang tidak penting, gaji, tunjangan, dan lain-lain meski itu mutlak. Banyak yang tidak penting, perjalanan dinas, dan lain-lain itu tidak penting. Tapi ada yang protes seperti hotelnya karena seminar 2 hari hotelnya 4 hari," ucap JK.

Selain perjalanan dinas, alokasi penambahan gedung, kursi atau meja juga bisa dikeluarkan dari kelompok skala prioritas, termasuk penambahan tenaga kerja honorer.

"Kedua itu soal gedung yang tambah bangku, meja dan honorer. Di mana-mana efisien itu kurangi belanja enggak perlu, tidak perlu lagi banyak lemari. Tapi tentu ada juga seperti guru, peneliti, dokter, penyuluh pertanian dan penyuluh kesehatan. Tapi administrasi enggak usah karena dengan teknologi mengurangi administrasi. Beli komputer 10, enggak usah tambah orang administrasi," ungkap JK.