Wapres JK akui alokasi PMN terlalu besar di 2016

Merdeka.com - Rapat Paripurna DPR belum memutuskan dan masih membahas usulan R-APBN 2016. Padahal, sebelumnya usulan R-APBN 2016 ini sudah disetujui dalam rapat antaran anggota Badan Anggaran (Banggar) dengan perwakilan dari Pemerintah yakni Menteri Keuangan serta perwakilan lembaga independen yakni Bank Indonesia.

Dalam pandangan mini Fraksi di Banggar, hanya Fraksi Gerindra yang secara tegas menolak postur R-APBN 2016. Sementara fraksi-fraksi lain setuju dengan berbagai syarat.

Salah satu yang menjadi keberatan Banggar soal postur anggaran 2016 adalah pengajuan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai lebih dari Rp 39 triliun.

Mengenai keberatan DPR terhadap pengajuan alokasi dana PMN, JK mengatakan, pemerintah tentu mendengar aspirasi rakyat yang disampaikan melalui DPR.

"Kita kan mendengarkan aspirasi masyarakat, aspirasi DPR bahwa contohnya PMN itu tidak sesuai yah. Pemerintah setuju untuk mencabut itu," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (30/10).

Menurut JK, alasan pemerintah mencantumkan besaran dana PMN adalah untuk mendapat tambahan pemasukan bagi pemerintah. Namun diakui JK, nilai PMN kali ini besar.

"PMN kan untuk menambah pendapatan pemerintah. Memang pertama kali ini PMN itu diberikan banyak, biasanya kan kalau ada masalah-masalah," jelas JK.

Menurutnya, pemerintah setuju untuk menghapus alokasi dana PMN lantaran argumentasi DPR adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia. "Ya DPR kan memberi suatu argumentasi yang bagus, ya kita memahami argumentasi itu. Bahwa ini harus lebih banyak pada program kerakyatan. Saya telepon hampir semua pimpinan partai juga memahami itu," jelas JK.

Dalam pandangan mini fraksi di Banggar, Fraksi Partai Gerindra secara bulat menolak postur anggaran pemerintah tahun 2016. Selain masalah besarnya PMN, Gerindra juga mempermasalahkan perihal target pendapatan negara dari perpajakan sebesar Rp 1.565 triliun. Angka ini dinilai tidak realistis melihat kondisi ekonomi saat ini sedang turun.

Mengenai bulatnya suara Fraksi Gerindra menolak postur APBN, JK mengatakan, setiap langkah pemerintah pasti menuai pro dan kontra, termasuk anggaran. JK menganggap itu sebagai bagian dari demokrasi.

"Tapi kan secara umum, memang demokrasi itu kan tidak 100 persen, tidak harus 100 persen. Yang penting mayoritas. Tapi Gerindra juga sebenarnya sebagian besar sudah memahami," ucap JK.

JK menambahkan, apabila postur R-APBN 2016 bisa segera disetujui oleh DPR dalam sidang Paripurna, maka pemerintah bisa bekerja lebih awal. "Sekarang Oktober maka berarti kita bisa lebih awal," tutup JK. (mdk/idr)