Wamendag curhat sulitnya lepas dari jeratan sapi impor Australia
Merdeka.com - Hubungan bilateral Indonesia-Australia sempat memanas karena isu penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan koleganya. Berbagai respon keluar dari pejabat Indonesia seperti akan merevisi hubungan dagang antar kedua negara.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan sangat sulit bagi Indonesia lepas dari impor Australia. Salah satunya untuk komoditas sapi. Pasalnya, untuk mencari negara pengganti sapi Australia dibutuhkan rencana jangka panjang dan tidak mudah seperti membalik telapak tangan.
"Pasokan Australia itu kan jangka panjang. Tidak mudah seketika importasi dari negara lain sekalipun. Harus ada planning jangka panjang," ucap Bayu di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (13/12).
Bayu memberi contoh jika memang ada 66 negara masuk dalam kriteria country based yang memungkinkan mendatangkan sapinya ke Indonesia. Namun, sekali lagi ini tidak mudah sebab harus juga melihat faktor keberlangsungan suplai sapi negara tersebut serta transportasi untuk mengangkutnya.
"County based ada 66. Tapi kita realistis Australia paling mungkin. Misalnya Brunei bebas tapi berapa banyak sapinya. Terus ada Amerika tapi ngangkut sapi hidup dari Amerika nyeberang pasifik kan repot," tutupnya singkat.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Daging sapi di pasaran langka hingga sebabkan kenaikan harga, hal ini jadi biang keladinya.
Baca SelengkapnyaHarapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaUpaya Bulog untuk mendatangkan impor beras kali ini akan jauh lebih mudah dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dalam tugasnya Kemendag akan mengeluarkan persetujuan impor. Kemudian, Bapanas bertugas untuk memberikan penugasan impor tersebut.
Baca SelengkapnyaSemen Indonesia dinilai mampu mempertahankan kinerja positif dengan mengamankan sektor penjualan dan pendapatan.
Baca SelengkapnyaArief menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi memaparkan, proses importasi beras ini masih berasal dari negara-negara langganan Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.
Baca Selengkapnya