Wacana Penambahan Wakil Menteri di Mata Pengusaha
Merdeka.com - Pengusaha Sandiaga Salahuddin Uno turut menanggapi wacana Presiden Joko Widodo yang akan kembali menambah jatah kursi jabatan untuk wakil menteri. Menurutnya, hal itu sah-sah saja apabila tambahan yang dilakukan pemerintah dapat memberi peluang bagi sektor pelaku usaha.
"Sehingga bisa dibaca oleh pelaku usaha kuncinya untuk menambah adalah menyiapkan agar regulasi ini bisa memberi peluang," kata dia saat ditemui di Jakarta, Senin (12/11).
Sandiaga mengatakan, upaya penambahan jabatan untuk wakil menteri juga sebelumnya pernah dilakukan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia juga tak mempermasalahkan apabila yang dihadirkan kini bisa meningkatkan insentif dan berpeluang agar ekonomi RI tumbuh lebih baik.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini pun tak tidak berkomentar jauh saat ditanya awak media apakah upaya tambahan jabatan ini sebagai langkah untuk menggemukkan Kabinet Indonesia Maju atau bukan. Namun, dia menyayangkan apabila hal tersebut demikian.
"Saya tidak mau langsung men-generalisir bahwa kabinetnya terlalu gemuk. Saya ingin mengajak kita semua masuk bahwa presiden sudah mengirim pesan sangat jelas, bahwa pemerintah akan dibuat lebih efisien dengan mengurangi eselon tapi di satu sisi presiden juga menambah jabatan wakil menteri," jelasnya.
"Tapi kalau ini buat menambah bagi bagi jabatan atau bagi bagi kursi itu yang perlu dipertanyakan," sambungnya.
Belum Ada Keputusan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan menambah enam wakil menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Usai memimpin upacara Hari Pahlawan Nasional di TMP Kalibata, Jokowi masih enggan membeberkan rencana tersebut.
"Belum," ujar Jokowi sambil tersenyum, Minggu (10/11).
Saat disinggung soal apakah Jokowi sudah mengeluarkan keputusan Presiden (Kepres) untuk rencana tersebut, Jokowi memberikan jawaban yang sama.
"Belum," kata dia.
Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menyebut baru ada dua wakil menteri yang sudah dibicarakan. Yakni wakil Panglima TNI dan wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
"Yang ada dibicarakan baru dua, wakil Panglima (TNI) dan wakil Mendikbud," kata Fadjroel di lokasi yang sama.
Menurut Fadjroel, penambahan wakil Panglima dan wakil Mendikbud akan segera diumumkan oleh pihak istana Kepresidenan.
"Jadi di luar itu seperti Pak Jokowi tadi katakan, belum dibicarakan. Jadi yang sudah terbit akan kita proses secepatnya, dalam proses. Ada (wakil) Kemendikbud dan wakil Panglima TNI," kata dia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar mengingatkan, sudah ada Undang-undang (UU) yang membatasi jumlah kursi menteri.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan proses pembagian kursi menteri saat pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaTonny menggantikan posisi Marsekal Fadjar Prasetyo yang akan memasuki masa pensiun pada 9 April 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBerikut daftar para mantan ajudan Presiden Joko Widodo yang kini semuanya sudah menjadi Jenderal TNI.
Baca Selengkapnya