Vaksinasi Covid-19 Berbayar Dinilai akan Munculkan Ketimpangan

Merdeka.com - PT Kimia Farma mencanangkan vaksinasi berbayar alias Vaksinasi Gotong Royong Mandiri. Belum dijalankan, kebijakan tersebut sudah ditunda pelaksanaannya oleh perusahaan. Alasannya, butuh sosialisasi mendalam mengenai rencana ini.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira mengatakan, kebijakan ini merupakan kebijakan paling tidak adil. Sebab dinilai akan memunculkan ketimpangan akses vaksin.

"Vaksin berbayar adalah kebijakan paling tidak adil. Kebijakan ini akan memicu terjadi ketimpangan akses vaksin di masyarakat," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (12/7).

Kebijakan itu, kata Bhima, pada ujungnya akan menghambat pemulihan ekonomi ke depan. Sebab, kepercayaan berbelanja tidak akan merata. Masyarakat yang memiliki akses dan uang akan lebih kebal dibanding yang menunggu vaksin gratis.

"Pada ujungnya justru menghambat pemulihan ekonomi karena pulihnya kepercayaan untuk berbelanja tidak merata. Kelas menengah atas yang merasa punya uang dan bisa beli vaksin berbayar akan lebih cepat pulih sementara kelas menengah bawah yang harus antri vaksin gratis pemerintah menunggu mendapat giliran," katanya.

Untuk itu, dia menyarankan, kebijakan ini tidak hanya ditunda namun dicabut secara permanen. "Jadi hasilnya ketimpangan makin lebar. Saya sarankan cabut aturan vaksin berbayar karena ini komersialisasi yg tidak tepat disaat bencana pandemi," tandasnya.