Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengharapkan, kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat memberikan andil di dalam upaya penindakan dan pencegahan korupsi di Tanah Air. Sebab, dia memandang, UU Cipta Kerja di dalamnya memuat dan mengatur proses perizinan yang transparan dan akuntabel.

"UU Cipta Kerja diharapkan berikan andil dalam upaya pencegahan korupsi, dengan UU CK diharapkan dapat tingkatkan transparansi," jelas dia dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, secara virtual, Selasa (13/4).

Dia mengatakan, proses perizinan yang transparan dan akuntabel meliputi keseluruhan, baik di sektor perdagangan maupun tata niaga yang berbasis kepada neraca komoditas. Upaya pencegahan korupsi di lingkungan ini menjadi penting, sebab praktik korupsi terbukti menghambat laju investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja.

Menko Airlangga menambahkan, pemerintah juga terus berkomitmen untuk prioritaskan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dari hulu ke hilir. Beberapa upaya sudah dilakukan meliputi penataan kebijakan dan regulasi, instruksi atau arahan dan peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik transparan dan akuntabel bidang pengelolaan keuangan negara, termasuk penyelamatan uang negara atau aset negara.

Di sisi lain, sejumlah kebijakan pemerintah telah fokus pada upaya pencegahan korupsi salah satunya kebijakan one map policy di lingkungan tata ruang. Sebagaimana diketahui bersama, para pemangku kepentingan menggunakan peta berbeda-beda sehingga menimbulkan permasalahan sengketa tanah dan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan tata ruang.

"Sejak diluncurkan 2018 kebijakan satu peta menyediakan satu peta referensi geospasial gunakan satu standar, satu basis data, satu geo portal dengan ketelitian yang sama peta skala 1:50.000 jadi bisa berikan kepastian yang terukur sebagai referensi pembangunan dan kebijakan," jelasnya.

Mantan Menteri Perindustrian ini menuturkan, kebijakan satu peta sudah turut membantu penyelesaian konflik tumpang tindih, penguasaan lahan termasuk izin di atasnya. Kemenko Perekonomian terus dukung percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta di tahun mendatang.

"Pemerintah terus menerus lakukan perbaikan perdagangan internasional dengan penyempurnaan tata kelola impor dan ekspor melalui sistem data base akurat dan akuntabel," tandasnya.