Utang Tembus Rp7.554 T Berdampak Buruk ke Pengelolaan Keuangan Negara

Merdeka.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menyoroti besarnya nilai utang yang diwariskan pemerintahan Jokowi dibandingkan era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam bahan paparannya mengutip data Kemenkeu, nilai utang era terakhir SBY menjabat Presiden pada 2014 mencapai Rp 2.608 triliun. Sedangkan, di pemerintahan Jokowi nilai utang melonjak hingga Rp7.554 triliun hingga November 2022.

"Kita perhatikan 2014 posisi utang (pemerintah pusat) Rp2.600 triliun, ini SBY dihajar habis-habisan dalam kampanye, di hari-hari termasuk alat-alatnya. Nah, sekarang utangnya sampai November 2022 itu Rp7.500 triliun," kata Didik dalam Diskusi Publik Catatan Awal Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (5/1).

Didik menerangkan, lonjakan utang di pemerintahan Jokowi tak lepas dari posisi otoriter pemerintah yang tak terkendali seiring melemahnya suara oposisi di DPR. Sehingga, berdampak buruk terhadap pengelolaan keuangan negara.

"Karena posisi otoriter dari yang saya sebutkan tadi, ya sudah memutuskan apa-apa saja pemerintah, DPR ndak punya tanggapan apa-apa," ujar Didik.

Didik mencontohkan, saat pemerintah menarik utang jumbo senilai Rp1.600 triliun (tepatnya Rp1.686 triliun) melalui Perppu mengindikasikan kian kuatnya otoriter pemerintah. Dalih pemerintah menarik utang sendiri ialah untuk penanganan Covid-19.

"Dan DPR tidak bisa apa-apa dengan Perppu ini, DPR tidak diberikan kekuasaan apa-apa," ucap Didik.

Belajar dari hal tersebut, Didik meminta pemerintah tidak memanfaatkan jabatan yang dimiliki untuk kepentingan politik. Sebab tumpukan utang yang menggunung tidak hanya membebani calon pemimpin selanjutnya, namun juga runtuhnya peran APBN.

"Tidak apa-apa (diabaikan), tapi implikasinya APBN ke depan habis untuk membayar utang," tutupnya.