Merdeka.com - Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto mengungkapkan tidak perlu ada rasa kekhawatiran yang berlebihan terhadap utang pemerintah. Sejauh ini kata dia utang terhadap pemerintah pada posisi yang aman.

"Menurut saya tidak ada apa-apa. Baik-baik saja. Mudah-mudahan masih dalam posisi aman karena dikelola dengan baik, prudent, dan hati-hati digunakan untuk kebutuhan yang produktif," Kata Suminto saat Diskusi Menakar Hutang Jokowi, di Kantor DPP Taruna Merah Putih, Jakarta, Kamis (12/4).

Menurutnya, berhutang bukan menjadi masalah yang serius jika pemerintah masih bisa membayar utang. "Utang tidak masalah asal produktif kemudian dampaknya dinikmati yang akan mendatang. Harus tetap diukur dari kemampuannya dari penghasilannya dan lain lain. Mudah-mudahan pemerintah mengelola utang dengan prudent dalam kapasitas kita untuk membayar kembali," imbuhnya.

Sehingga, meski jumlah utang Indonesia tergolong besar, pemerintah terus melakukan penyesuaian untuk menjaga agar utang Indonesia tetap aman. Tentunya ini untuk mencapai tujuan pembangunan dan terus menjaga APBN tetap sehat, kredibel dan berkelanjutan (sustainable).

"Di antara itu kita membatasi bahwa setiap tahun defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh lebih dari 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB," jelas Suminto.

Selain itu, pemerintah juga telah membatasi utang. Artinya utang pemerintah tidak boleh lebih dari 60 persen. Sementara bila dilihat dari data 2010 sampai 2017 utang pemerintah masih di bawah dari angka 60 persen.

"Tadi fiscal rule kita mengatakan total utang pemerintah tidak boleh lebih 60 persen. Kta liat dari 2010 sampai 2017 masih jauh dari 60 persen. 2010 30 persen. Paling rendah 23 persen 2012. Naik kembali pada 2017 29.2 persen. Kenaikan itu terjadi tapi masih jauh sekali dari 60 persen sehingga masih sehat dan masih aman," tandasnya.