Utang hingga defisit perdagangan jadi pekerjaan rumah bos baru BI

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan uji kelaikan dan kepatutan terhadap calon gubernur dan deputi Bank Indonesia (BI). Presiden Jokowi mengusulkan Perry Warjiyo sebagai calon tunggal gubernur BI. Sementara kandidat tiga deputi gubernur BI yang diajukan, yakni Dody Budi Waluyo, Wiwiek Sisto Widayat, dan Doddy Zulverdi.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menyebut ada beberapa tantangan Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Deputi Gubernur BI terpilih nanti. Tugas berat itu menyangkut persoalan defisit neraca perdagangan, utang Indonesia, hingga ketimpangan kredit.

Hal itu disampaikan Rizal Ramli saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI di Gedung DPR, hari ini (26/3). Eks Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menyoroti tentang kelemahan struktural dalam makroekonomi Indonesia sebagai tantangan bagi Gubernur BI dan Deputi Gubernur BI yang baru.

"Pertama, berbagai defisit yang terjadi dalam neraca perdagangan, yakni selama tiga bulan berturut-turut, Januari 2018 mengalami defisit sebesar USD 0,68 miliar, defisit transaksi berjalan USD 5,8 miliar, service payment defisit," ujarnya.

"(Defisit) APBN, yaitu pembayaran cicilan pokok dan bunga utang yang tahun ini mencapai Rp 800-an triliun dan porsinya hampir dua kali lipat dari anggaran infrastruktur atau pendidikan. Serta defisit neraca keseimbangan primer Rp 68,2 triliun di 2017," Rizal menambahkan.

Kedua, dia berpendapat tantangan terkait utang. Rizal menilai, kurang lebih 50 persen utang Indonesia dimiliki asing dan sebagian besar tenornya berjangka pendek. Kondisi ini, sambungnya, dapat menyebabkan kerentanan (vulneranilibity) dalam pasar uang.

"Karena itu secara bertahap, BI dan pemerintah harus kreatif melakukan restrukturisasi utang, renegosiasi ke negara-negara kreditur untuk mengubah tenor utang dari jangka pendek ke jangka panjang. Bila berhasil, ini akan meningkatkan kestabilan keuangan dan juga dapat menurunkan tingkat bunga domestik," Rizal Ramli menjelaskan.

Tantangan ketiga, Rizal menyebut, ketimpangan kredit yang berbentuk seperti gelas anggur. Artinya, kata dia, bisnis besar dan BUMN berada di cawan gelas, bisnis menengah di leher gelas, sementara mayoritas rakyat di dasar gelas. Menurutnya, sebanyak 83 persen kredit hanya mengalir ke bisnis besar, sisanya 17 persen ke bisnis menengah dan rakyat.

"BI bersama OJK harus dapat mengubah dalam tiga tahun ini struktur kredit menjadi 70 persen ke bisnis besar dan 30 persen untuk bisnis menengah dan kecil. Dengan ini, pendalaman pasar uang malah akan dapat terjadi karena bisnis besar dapat menggali permodalan dari menjual saham dan menerbitkan surat utang," terangnya.

Dirinya berharap hasil RDPU dengan Komisi XI tidak hanya memberikan rekomendasi yang normatif bagi Gubernur dan Deputi Gubernur BI terpilih nanti.

"DPR harus memberikan target yang tinggi dan jelas, seperti menugaskan BI dalam penanggulangan berbagai defisit, dalam restrukturisasi tenor utang, dan mengubah struktur kredit yang timpang. Paling penting, BI harus berani memberikan data yang benar kepada publik. Katakan kebenaran meskipun kadang itu menyakitkan," tukas Rizal.

Reporter: Fiki Ariyanti

Sumber: Liputan6