Merdeka.com - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dinilai masih menjadi sapi perahan dalam sistem birokrasi di Tanah Air saat ini. Untuk menghilangkan itu, Presiden Joko Widodo diminta meniru Filipina.

Alice Pujiati, Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP), mengatakan, negara harus hadir dalam persoalan pekerja migran.

"TKI adalah pahlawan devisa dan membantu pembangunan ekonomi desa melalui uang kiriman. Tetapi apa yang sudah dibuat negara untuk TKI?" katanya kepada Jokowi di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (22/11) malam. Di negeri jiran itu, Jokowi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Alice melanjutkan, pemerintah seharusnya menggratiskan seluruh biaya pembuatan dokumen pekerja migran Indonesia. Dia mencontohkan, TKI masih saja diwajibkan untuk membuat tanda pengenal semacam Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Padahal, kartu identitas itu tak dilirik berguna sama sekali.

"KTKLN sudah dihapus akhir 2014. Penggantinya, entah diberi nama apa, hingga kini masih seperti KTKLN lama, menyulitkan TKI karena menjadi ajang bisnis pejabat," katanya.

"Di luar negeri, identitas yang diakui dan yang disyaratkan negara tempat TKI berada, hanya paspor. Namun, republik ini memberi identitas berupa KTKLN, tetapi tidak satu pun negara yang meminta KTKLN. Ini anti-logika."