Upah buruh Indonesia dekati Malaysia

Merdeka.com - Keputusan pemerintah menaikkan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2014 rata-rata 10 persen, masih menimbulkan pro kontra. Beragam komentar pun bermunculan. Tidak hanya dari pengusaha dan buruh, tapi juga pengamat kebijakan pemerintah.

Salah satunya Direktur Indef Eni Sri Hartati. Dia melihat, kebijakan ini menyusahkan pengusaha karena masih banyak juga kendala pengusaha selain berhadapan dengan buruh.

Menurut Eni, saat ini upah buruh di Indonesia sudah mendekati negara tetangga seperti Malaysia. Namun kondisi bisnis di sana jauh lebih menjamin dibandingkan Indonesia.

"Upah kita dengan negara lain seperti Malaysia range semakin dekat. Tapi kita masalah klasik saja belum teratasi. Malaysia infrastrukturnya luar biasa," kata Eni ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (6/11).

Soal bisnis, dia tidak segan menyebut Malaysia mempunyai sisi positif yang jauh lebih baik dibanding Indonesia. Jika pengusaha mau, mereka akan pindah ke Malaysia dengan bayaran sedikit mahal tapi bisa menghitung faktor risiko usaha mereka.

"Dari segi positif faktornya yang lain itu membaik. Termasuk risiko pengusaha semakin baik. Upah buruh tinggi tapi mereka masih bisa untung," katanya.

Sebaliknya, dalam pandangannya, Indonesia masih diliputi tingginya ketidakpastian usaha ditambah gejolak buruh. Dia khawatir ini membuat pengusaha kapok menjalankan bisnisnya di Indonesia.

"Mereka tidak akan hanya sekadar mengancam, bisa jadi merelokasi usaha mereka. Itu kan kerugian kalau tetap di Indonesia. Pemerintah seharusnya tidak hanya bisa mengimbau seperti itu. Infrastruktur seperti itu, kepastian regulasi itu diperbaiki," tutupnya.