Merdeka.com - Uni Eropa (UE) mengingatkan pemerintah Indonesia agar segera melanjutkan negosiasi tahap lanjut atas naskah Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif (CEPA) kedua pihak.

Sejak tahun lalu, perjanjian bilateral itu tersendat di tahap pemetaan sektor bisnis yang akan dibuat lebih bebas. Hal itu disampaikan Duta Besar UE untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan ASEAN, Y.M. Olof Skoog, di sela-sela diskusi penguatan kerja sama Indonesia-Eropa oleh the Habibie Center, Jakarta, Selasa (6/5).

"Ini waktu bagi Indonesia bersama EU untuk kembali membahas CEPA," ujarnya.

Salah satu indikator perlunya kemitraan strategis itu dilanjutkan adalah bukti kerja sama Indonesia-Eropa untuk bisnis kayu menunjukkan hasil positif.

Data menunjukkan berkat Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT-VPA), sejak September 2013 hingga Maret 2014, ekspor kayu dari Indonesia ke Benua Biru melonjak 7,2 persen menjadi USD 260,3 juta, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD 242,8 juta.

Skoog berharap fakta itu menggugah pemerintah untuk lebih serius membahas realisasi CEPA yang diwacanakan sejak tiga tahun lalu.

"Kini sudah terbukti Indonesia bisa mengakses pasar produk kayu Eropa lebih bebas, sehingga dalam pandangan saya kerja sama strategis ini perlu berlanjut," ungkapnya.

Dia menjelaskan langkah konkret buat mewujudkannya, Indonesia diminta mempercepat pembahasan sektor bisnis mana saja yang akan dibuka untuk pasar Eropa. Ketika hal ini dijalankan, maka pihaknya akan segera mengikuti.

"Ini bukan pekerjaan satu malam, tentu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan Indonesia, khususnya terkait sektor apa saja yang akan dibuka untuk CEPA," kata Dubes UE.

Merujuk data Kementerian Perdagangan, pada 2013 nilai perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa mencapai USD 32-33 miliar. Jika CEPA sukses direalisasikan, maka nilainya bisa melonjak hingga USD 40-50 miliar atau setara Rp 454 triliun per tahun.

Selain itu, tanpa CEPA, diperkirakan lebih dari seribu perusahaan asal Eropa telah berinvestasi dengan nilai 130 miliar Euro ke Indonesia, dan membuka lapangan kerja untuk 1,1 juta orang. Rencana penguatan Kerja Sama Publik Swasta (KPS) dalam naskah perjanjian itu, diyakini akan meningkatkan jumlah aliran modal dari Benua Biru ke Tanah Air.