Merdeka.com - Pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Menaker Nomor 11/HK04/X/2020 menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 sama dengan 2020, atau tidak naik. Keputusan ini pun mendapat penolakan dari serikat buruh.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat, menyebut pemerintah terlalu membela kepentingan pengusaha dengan tidak menaikkan UMP 2021.

"Pemerintah betul-betul tidak ada kepedulian, rasa kemanusiaan sama sekali di tengah pandemi Covid-19 ke pekerja," kata Mirah dalam video konferensi, Jumat (30/10).

Mirah menjelaskan, pada 16 Oktober 2020 diselenggarakan pertemuan antara Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Daerah, pengusaha, dan pemerintah.

Dari pertemuan itu, terdapat dua pendapat dari pengusaha dan buruh/pekerja. Merujuk pada berita acara pertemuan, serikat pekerja dan buruh memandang, penetapan UMP/UMK/UMSP/UMSK tahun 2021 diserahkan kepada dewan pengupahan daerah masing-masing.

Sementara Apindo menyatakan, berdasarkan kondisi pandemi covid-19, maka penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota tahun 2021 disamakan dengan tahun 2020.

Dari dua pendapat tersebut, kata Mirah, pemerintah terlihat lebih mengakomodir kepentingan pengusaha, dibanding nasib pekerja.

"Lagi-lagi sikap pemerintah tidak bijaksana sama sekali, dengan mengedepankan win win solution," ucap Mirah.

Reporter: Pipit Ika Ramdhani

Sumber: Liputan6.com