UMKM solusi kunci gejolak ekonomi pemerintahan Jokowi

Merdeka.com - Lesunya pertumbuhan ekonomi membuat goyah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasalnya, rendahnya daya beli masyarakat membuat penurunan kinerja para pengusaha kecil dan menengah.

Apakah sektor UMKM tahun ini juga masih menjadi penolong saat ekonomi Indonesia menurun? Sektor ini seperti diketahui pernah menyelamatkan ekonomi Indonesia pada krisis 1998.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan pemerintah Jokowi justru memberatkan sektor UMKM. Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mencontohkan kebijakan pemerintah memoratorium izin kapal dan impor kedelai memukul pengusaha UMKM.

"Saat ini justru sektor UMKM 'klenger' hampir seluruh sektor mulai akar usahanya terkena dampak macam-macam akibat kebijakan pemerintah yang tidak tepat ini, bukan hanya Rupiah saja," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Jumat (28/8).

Senada dengan Hariyadi, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, apabila pemerintah menyelamatkan para pengusaha UMKM, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan terganggu dengan depresiasi nilai tukar Rupiah.

Namun, pemerintah saat ini justru mengedepankan upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan moneter. "UMKM kita justru semuanya KO dan pingsan tapi pemerintah tidak sadari itu, ini terlihat dari daya beli masyarakat yang turun dan tidak menjadi penolong lagi," ungkapnya.

Enny menambahkan sudah seharusnya pemerintah memfokuskan sektor UMKM, salah satu cara sederhana dengan memberikan insentif kepada para pengusaha lokal. "Lalu bisa memberikan akses pasar keuangan yang mudah, pembinaan secara optimal sehingga mereka dapat mengembangkan teknologi," jelas dia.

Dengan cara-cara tersebut, Enny meyakini sektor UMKM akan menjadi pendorong ekonomi nasional. "Ini merupakan momentum yang baik untuk memperbaiki struktur ekonomi, sektor UMKM kita bisa menjadi berkualitas dan berdaya saing," katanya.