Merdeka.com - Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan meminta para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk rajin membayar pajak yang ditetapkan sebesar 1 persen setiap bulan dari omzetnya. Pasalnya, hingga saat ini hanya 10 persen dari 6 juta atau sekitar 600.000 badan usaha yang baru membayar pajak.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany, mengatakan pembayaran pajak secara rutin dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fuad mencontohkan jika seluruh UKM rutin membayar pajak maka dapat membangun jalan baru sepanjang 150 kilometer (Km) atau setara jarak Jakarta-Bandung tiap tahunnya.

"Sebanyak 90 persen badan usaha belum bayar pajak. Bayangin seminggu setoran Rp 300 triliun mereka (badan usaha termasuk UKM) bayar pajak bisa bangun jalan Pantura. Artinya ini secara total ada 3 juta UKM belum bayar (pajak)," ujarnya saat acara 'Acara sosialisasi tentang pajak UKM, Rencana Peluncuran Sistem Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan PP 46/2013' di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (6/10).

Untuk itu, pihaknya mempermudah UKM untuk membayar pajak di mana para wajib pajak bisa membayar lewat Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Beberapa bank besar nasional sudah bersedia bekerjasama.

"Wajib pajak bisa melalui ATM, kita sudah kerja sama dengan bank-bank besar misalnya Mandiri, BCA, BRI, BNI, dan BRI," jelas dia.

Sementara, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM dan Koperasi Erwin Aksa menyatakan untuk memuluskan pembayaran pajak bagi UKM diperlukan sosialisasi dan edukasi bagi pelaku UKM. Sosialisasi ini merupakan suatu proses transisi penerapan pajak untuk beberapa waktu ke depan.

"Transisi ini selama 2-3 tahun ke depan, ini perlu sosialisasi dan edukasi, kita harus mendorong bagaimana masyarakat dengan juga dunia usaha semua level bisa berkontribusi kepada Indonesia," tambahnya.

Erwin menjelaskan, dengan penerapan pajak UKM, diharapkan dunia usaha dan para pelaku dunia usaha mampu memberikan kontribusi yang lebih terhadap negara.