UKM Berperan Vital Lepaskan Indonesia dari Jerat Impor Alat Kesehatan

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Kesehatan, Charles Honoris mengatakan, Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam mewujudkan kemandirian alat kesehatan (alkes) melalui produksi dalam negeri. Sehingga, Indonesia nantinya bisa terbebas dari produk impor.

Alat kesehatan adalah usaha yang rumit, dikelilingi oleh regulasi yang ketat dan secara alamiah memiliki pangsa pasar yang terbatas yaitu umumnya orang sakit.

"Untuk itu, para pengusaha yang memiliki niat untuk mengembangkan usaha alat kesehatan secara serius umumnya berasal dari kalangan UKM yang memiliki pengalaman, pengetahuan, jejaring dan profesionalisme dalam bidang alkes," ujarnya dalam diskusi online, Jakarta, Jumat (8/4).

UKM sendiri mendapat dukungan Pemerintah dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Kami melihat bahwa INPRES Nomor 2 tahun 2022 ini sangat relevan dengan pembangunan kemandirian alkes, karena bila kita melihat perjalanan kemandirian alkes di negara-negara seperti Taiwan, Tiongkok dan Korea Selatan. Maka UKM selalu menjadi titik umpu kemandirian alkes di negara-negara tersebut," jelasnya.

Permasalahan IKM Alkes

Sementara itu, Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut, Dini Hanggandari menjabarkan permasalahan Industri Kecil Menengah (IKM) alkes. Pertama, masih terdapat ketergantungan impor bahan baku medical grade.

"Hampir sebagian besar bahan baku alat kesehatan yang memenuhi kualifikasi kesehatan (medical grade) masih diimpor," jelas Dini.

Permasalahan selanjutnya adalag riset pengembangan teknologi alat kesehatan dan lab pengujian alat masih terbatas. Kemudian, potensi inovasi produk alkes sangat besar, sehingga perlu pendampingan agar dapat dikomersialkan

"Kami juga masih melihat adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam memenuhi standar yang berlaku bagi industri alat kesehatan," paparnya.