Uang setoran Freeport jadi rebutan, Mimika tak puas dapat Rp 200 M

Merdeka.com - Pemerintah daerah Papua yang dikomandoi Gubernur Papua Lukas Enembe dan empat bupati menggeruduk Menteri ESDM, Sudirman Said di kantornya, Jumat (6/2). Fokus pembahasan mereka soal keberadaan PT Freeport Indonesia dan rencana pembangunan smelter perusahaan pengelola tambang emas terbesar dunia itu.

Dalam pertemuan tersebut, Lukas juga curhat soal rendahnya royalti yang diterima masyarakat Papua dari Freeport. Dari pemaparannya, 80 persen royalti Freeport disetor ke pemerintah daerah dan 20 persen lari ke pemerintah pusat.

Dari 80 persen ini, kata dia, dibagi-bagi ke beberapa kabupaten. Kabupaten Mimika hanya dapat 32 persen.

Lukas mengakui, pembagian royalti ke beberapa kabupaten menimbulkan gejolak di Papua. Daerah sekitar tambang atau Mimika merasa diperlakukan tidak adil karena porsi setoran dari Freeport sama dengan daerah lain.

"Daerah sekitar wilayah area operasi mereka merasa tidak adil, Raja Ampat segala macam sama dengan mereka, padahal mereka punya lahan. Pembagiannya seperti apa,?," kata Lukas.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menyebut royalti yang diterima Mimika hanya Rp 200 miliar per tahun. Dia tidak puas dan menyebut angka ini sangat kurang mengingat Mimika adalah daerah pertambangan Freeport. "Angkanya sekitar Rp 200 miliar, kuranglah ini," tutupnya. (mdk/noe)