Turunkan Harga Pangan di Daerah Tak Cukup dengan APBD, Ini Jalan Keluarnya

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyebut bahwa untuk menekan inflasi di daerah karena mahalnya harga pangan tak cukup dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja.

Namun, menekan inflasi juga membutuhkan beberapa komponen pendukung serta peran lembaga lain seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk percepatan pengendalian inflasi.

Menurutnya, BUMD bisa melakukan intervensi pasar dengan menjadi garda terdepan untuk melakukan pemangkasan rantai pasok atau rantai distribusi pangan. Selama ini, distribusi pangan terlalu panjang dari petani sampai konsumen akhir.

"Jadi BUMD bisa membeli hasil panen dari petani dengan harga yang wajar. Kemudian, langsung melakukan operasi pasar. Itu salah satu cara meredam kenaikan harga," terangnya pada Merdeka.com, Selasa (11/10).

Komponen lain yang harus disiapkan adalah kebijakan atau dasar teknis pelaksanaan penekanan inflasi di daerah. Misalnya, kebijakan tanah dan lahan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan properti atau lahan industri maupun infrastruktur.

Bhima menekankan, harus adanya pengawasan yang ketat dalam implementasinya agar tidak terjadi penimbunan terutama di masa-masa harga mengalami kenaikan.

Kerja Sama Pemda dengan Satgas Pangan

Pemerintah daerah bisa bekerja bekerja sama dengan satuan tugas pangan tiap daerah dan terkoordinasi antar daerah. Dia menambahkan, selain masalah pengawasan, tiap daerah bisa saling bekerjasama dalam mengatasi kelangkaan komoditas tertentu sebagai bentuk antisipasi terhadap inflasi.

"Di luar masalah anggaran juga ada kebutuhan koordinasi. Jadi, jika ada suatu daerah yang mengalami surplus pangan, dia bisa melakukan kerja sama dengan daerah yang mengalami defisit atau gagal panen," jelasnya.

Dia juga menilai, pelaksanaan subsidi transportasi akan sangat sulit. Bhima menjelaskan, misalnya dalam rantai pasok di pangan terdapat banyak titik distribusi mulai dari petani, distributor besar, pedagang ritel hingga konsumen. Oleh karena itu, dia mempertanyakan di titik mana subsidi angkutan akan dilakukan.

Karena menurutnya, jika subsidi angkutan dilakukan di level petani. Maka itu juga belum tentu menjamin harga di level konsumennya jauh lebih rendah. Sehingga, Bhima mengingatkan pendataan penting dilakukan untuk mengetahui di titik mana yang harus disubsidi demi mengendalikan harga.

"Pengawasan proses subsidi perlu diperhatikan. Jangan sampai tidak tepat sasaran," tutup Bhima.

Reporter Magang: Hana Tiara Hanifah