Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mendorong penerapan transaksi lindung nilai atau hedging nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar AS, di pasar keuangan syariah. Mengingat, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait transaksi lindung nilai syariah sejak 2 April 2015.

"Transaksi hedging syariah ini dapat menjadi stimulus perkembangan industri keuangan syariah Indonesia," ucap Deputi Gubernur Bank Indonesia Hendar, Jakarta, Jumat (17/6).

Hendar menguraikan, pertumbuhan aset bank syariah tinggi pada periode 2008-2012. Di sisi lain, terdapat potensi peningkatan transaksi valuta asing, seperti dana haji dan umroh.

"Ini mendorong semakin pentingnya pengelolaan risiko nilai tukar oleh korporasi maupun nasabah perorangan di tengah kerentanan nilai tukar yang meningkat. Namun belum tersedia instrumen pengelolaan risiko nilai tukar yang memenuhi prinsip syariah," katanya.

Maka itu, pada 2012, BI mengusulkan satu sistem pengelolaan risiko nilai tukar berbasis syariah. Itu kemudian dibahas bersama Working Group perbankan syariah dan Dewan Syariah Nasional MUI.

"Pada 2 April 2015 fatwa atas transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar diterbitkan," ungkap Hendar.

Bank Indonesia, kemudian, menyusul menerbitkan beleid mengenai transaksi lindung nilai berbasis syariah. Antara lain, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan pada 24 Februari 2016, kemudian Surat Edaran (SE) Ekstern No 18/11/DEKS tanggal 12 Mei 2016.

Beleid tersebut dinilai sejalan dengan kondisi sekarang. Dimana, pertumbuhan aset keuangan syariah memasuki masa moderasi. Mulai dari perbankan syariah, takaful, sukuk, pasar modal syariah, hingga reksadana syariah.