Total investasi LRT Jabodebek sebesar Rp 29,9 triliun
Merdeka.com - Pemerintah memutuskan struktur LRT Jabodebek masih menggunakan struktur existing sesuai dengan Perpres 49/2017. Di mana Kereta Api Indonesia (KAI) adalah penyelenggara Prasarana dan Sarana LRT sekaligus berperan juga sebagai investor utama dari proyek ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, total investasi sekitar Rp 29,9 triliun, terdiri dari sarana, pra sarana, dan IDC. PT Adhi Karya telah mendapatkan penanaman modal negara (PMN) sebesar Rp 1,4 triliun pada 2015 dan PT KAI juga mendapat PMN Rp 7,6 triliun.
Untuk pembangunan proyek tersebut KAI membutuhkan dana Rp 25,7 triliun sehingga melakukan pinjaman kepada Bank sebesar Rp 18,1 triliun dalam jangka waktu pinjaman 17 tahun.
"Jadi skema yang ada Adhi mendapat PMN di tahun 2015 sebesar Rp 1,4 triliun, dia melakukan right issue plus investasi di dalam pembangunan menggunakan balance sat dia sehingga mencapai Rp 4,2 triliun. Kemudian KAI yang mendapat PMN Rp 7,6 triliun dalam hal ini akan meminjam Rp 18,1 triliun sehingga dia memiliki Rp 25,7 triliun dalam jangka waktu pinjaman 17 tahun," kata Menkeu di Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (8/12).
Penerimaan dari proyek ini berasal penumpang atau karcis yang ada elemen subsidinya dan juga penyewaan TOD. Di mana revenue akan dikombinasikan untuk bisa mendapatkan hasil penerimaan yang untuk bisa membayar, sementara gap akan ditanggung oleh pemerintah.
"Memang dalam kesepakatan ini kami meminta Menhub untuk melakukan kesepakatan dengan KAI mengenai tarif dan subsidi yang akan diperlukan untuk LRT dalam masa pengembalian pinjaman, perjanjian konsesi antara Menhub dengan KAI, dan perjanjian pembangunan prasarana antara Menhub KAI dan Adhi," jelasnya.
Sri Mulyani berharap BUMN bisa menjalankan secara baik sesuai dengan rencana dan tata kelola yang baik. Dalam proses ini ditegaskan tidak ada korupsi sehingga ini akan menimbulkan image yang baik terhadap Republik Indonesia dalam menjalankan proyek infrastruktur.
Sebab selama ini proyek infrastruktur sering dipersepsikan menjadi lahan yang tidak sehat. "Jadi kita berkomitmen, tata kelola dan anti korupsi akan dilakukan di semua lini," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Baru 5 Bulan Beroperasi, LRT Jabodebek Temukan 997 Barang Penumpang Tertinggal
Mulai dari tas, perangkat elektronik, uang tunai uang elektronik, hingga aksesoris pribadi.
Baca SelengkapnyaTotal Investasi Rp4 Triliun, Pengoperasian Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor Diharapkan Jokowi Kurangi Kemacetan
Jokowi menyebut jalan tol tersebut memiliki total panjang 14,8 kilometer dengan total investasi sebesar Rp4 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Selesaikan 190 Proyek Strategis Nasional dari 2016-2023, Nilai Investasi Rp1.515 Triliun
Estimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Habiskan Biaya Rp561 Miliar, Ini 10 Ruas Jalan dan 1 Jembatan di Kaltim yang Diresmikan Jokowi
Jokowi mengatakan pembangunan 10 ruas jalan dan 1 jembatan dengan total panjang 50,9 kilometer telah diselesaikan
Baca SelengkapnyaJokowi Alokasikan Rp422,7 Triliun untuk Bangun Infrastruktur di 2024
Anggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaLRT Jabodebek Kini Beroperasi Hingga Pukul 11 Malam
Penambahan waktu layanan ini juga berdampak pada jumlah perjalanan LRT Jabodebek yang bertambah hingga 264 perjalanan.
Baca SelengkapnyaIKN Habiskan Rp68,59 T Duit APBN untuk 89 Paket, Ini Rinciannya
Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca SelengkapnyaHore, Diskon Tarif LRT Jabodebek Diperpanjang Hingga Mei 2024
Perpanjangan potongan harga tersebut diperlukan untuk lebih menarik minat masyarakat menggunakan moda transportasi massal baru itu.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca Selengkapnya