Merdeka.com - DPR mendesak Menteri BUMN Dahlan Iskan menyelesaikan persoalan outsourcing di perusahaan BUMN. Namun Dahlan bergeming dan menolak melakukan intervensi di perusahaan pelat merah. Dahlan lebih memilih mendukung pembentukan Tim Pengawas (Timwas) outsourcing.

Timwas dibentuk karena Dahlan tak berkenan melakukan intervensi langsung ke direksi BUMN yang mempekerjakan outsourcing. Dahlan mengaku di lingkungan Kementerian BUMN sudah dibentuk timwas sendiri.

"Bahkan di BUMN sendiri saya sudah bentuk tim pengawas, saya setuju kalau Komisi IX bentuk juga, silakan tim komisi IX memanggil perusahaan itu, tanyakan pelaksanaannya," ujat Dahlan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/3).

Kementerian BUMN mengklaim telah menindaklanjuti secara proaktif hasil keputusan panja pada November 2013. Dahlan mengaku telah mengeluarkan surat edaran mengenai mekanisme penerapan dan pengangkatan karyawan outsourcing.

Dahlan menambahkan meskipun dia sebagai perwakilan pemerintah di jajaran pemegang saham seluruh perusahaan BUMN, intervensi yang dilakukan justru akan melanggar Undang-Undang Kementerian BUMN dan peraturan mengenai Perusahaan Terbatas (PT).

"Kalau mereka perusahaan publik, coba bayangkan akan seperti apa, itu tidak bisa diintervensi," jelasnya.