Tips dari JK jika pemerintah ingin naikkan harga BBM

Merdeka.com - Dalam beberapa tahun terakhir, saat muncul wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), masyarakat langsung berbondong-bondong menolak. Hal ini berbeda dengan yang terjadi saat pemerintah menaikkan harga BBM dua kali lipat pada 2005 lalu.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menceritakan pengalamannya saat pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Pada 2005, pemerintah menaikkan harga BBM hampir lebih dari 100 persen. JK melihat, saat ini banyak penolakan karena pemerintah tidak menjelaskan dengan benar ke masyarakat.

"Maret 2005, pemerintah menaikan harga BBM 32 persen untuk premium dari Rp 1.810 menjadi Rp 2.400 per liter dan solar dari Rp 1.650 menjadi Rp 2.100 per liter atau 27 persen. Kemudian Oktober 2005, kami naikkan kembali harga BBM. Harga premium naik dari Rp 2.400 menjadi Rp 4.500 per liter atau naik 87 persen dan harga solar naik dari Rp 2.100 menjadi Rp 4.300 per liter atau naik 105 persen. Kenapa tidak ada yang protes pada saat itu, dua kali kita naikkan harga BBM kok tidak ada yang protes, sekarang mau naikkan 30 persen saja harganya diprotes," ujar JK yang ditemui usai menghadiri Indonesia Young Forum Leader HIPMI di Hotel Ritz Charlton, Jakarta, Kamis (18/4).

Agar bisa diterima masyarakat, pemerintah harus menjelaskan kebijakan kenaikan harga dengan benar dan mudah dimengerti masyarakat. JK menegaskan, saat itu masyarakat bisa mengerti kebijakan pemerintah karena dijelaskan dengan benar.

"Dulu kita uangnya banyak untuk subsidi BBM, padahal itu subsidi orang kaya, kalau terus begini rumah sakit tidak bisa diperbaiki, jalan rusak lama diperbaiki, sektor pertanian tertinggal, kalau uang subsidi BBM dibuat itu semua bagaimana, tapi harga BBM-nya naik, rakyatnya mengerti, jadi terima kenaikkan harga BBM bahkan dua kali lagi naiknya," jelas dia.

JK menambahkan, masyarakat awam tidak mengerti kata fiskal sehingga banyak protes atas kebijakan kenaikan harga BBM subsidi. "Apa itu fiskal, siapa yang mengerti fiskal, saya saja yang pernah jadi Wakil Presiden tidak mengerti apa itu fiskal jebol," ucapnya.