Tingkatkan kepatuhan, Ditjen Pajak gandeng aparat hukum

Merdeka.com - Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan RI dalam meningkatkan dan mengamankan penerimaan pajak nasional. Ketiga pihak telah menandatangani nota kesepahaman dan menyosialisasikan ke 11 kota di Indonesia.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Kismantoro Petrus, mengatakan bentuk kerjasama dengan Polri bersifat penegakan hukum seperti penyidikan perpajakan, pengamanan dan pelaksanaan tugas DJP.

"Kedua belah pihak juga dapat memanfaatkan data dan informasi untuk meningkatkan kepatuhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan," ujarnya saat ditemui dalam acara sosialisasi MoU antara DJP-Kepolisian-Kejaksaan di kantornya, Jakarta, Rabu (24/10).

Kerjasama dengan Kejaksaan, lanjutnya, bertujuan mengamankan penerimaan perpajakan dengan bantuan proses penuntutan perkara tindak pidana perpajakan, perdata dan tata usaha.

"Dukungan juga berupa pemberian bantuan, pertimbangan, dan tindakan hukum lainnya, sosialisasi dan penyuluhan, penerangan hukum serta pemanfaatan data dan informasi," tuturnya.

Masih banyak potensi pajak yang belum terkumpul karena kurangnya kesadaran masyarakat diharapkan dapat diperbaiki dengan adanya kerjasama ini.

"Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN perlu disadari kepatuhannya untuk pembangunan bangsa," ucapnya.