Merdeka.com - Komisi VI DPR memanggil 3 bos bank BUMN membahas pinjaman dari China Development Bank (CDB) sebesar USD 3 miliar atau sekitar Rp 43 triliun. Rencananya, masing-masing bank bakal mendapat jatah USD 1 miliar atau sekitar Rp 14 triliun dengan tenor selama 10 tahun.

Kementerian BUMN menyatakan, pinjaman ini ditujukan untuk program infrastruktur dan orientasi pada ekspor. Direktur Utama BRI Asmawi Sjam menuturkan, kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun mencapai Rp 5.500 triliun. Jumlah kebutuhan dana tersebut sangat besar dibandingkan dengan total asset perbankan saat ini yaitu Rp 2 triliun.

"Untuk itu perbankan dan pemerintah membutuhkan dana pinjaman dari luar untuk menjalankan proyek pemerintah tersebut," ujar Asmawi di gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/9).

Direktur Utama BNI Achmad Baiquni mengakui, utang dari China akan digunakan untuk ekspansi bisnis perusahaan. "Kita masing-masing ada rencana proyek rencana bisnis bank (RBB) 2016-2018. Dalam RBB ini kita mencantumkan target ekspansi kredit dan berapa dana yang dibutuhkan. Pinjaman CDB ini untuk ekspansi bisnis dan infrastruktur, likuditas, ini tujuan kredit CDB," jelasnya.

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin menuturkan, 50 persen dari total kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia dibiayai swasta dan BUMN. Nilainya USD 187 miliar atau sekitar Rp 2.350 triliun.

Dengan kondisi likuiditas perbankan saat ini sebesar USD 25 miliar atau Rp 40 triliun, maka ada kekurangan sebesar USD 104 milliar untuk pendanaan pembangunan infrastruktur.

"Oleh karena itu diperlukan pinjaman dari luar negeri dengan jangka waktu yang relatif panjang yaitu lebih dari 5 tahun," kata Budi.