Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tidak Berizin, 1.191 Situs Entitas Perdagangan Berjangka Komoditi Diblokir

Tidak Berizin, 1.191 Situs Entitas Perdagangan Berjangka Komoditi Diblokir Kepala Bappebti Sidharta Utama. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) telah memblokir 1.191 situs domain entitas Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) tidak berizin. Angka tersebut merupakan pemblokiran selama 2020.

"Kami selalu memonitor pialang pialang ilegal yang menawarkan produk-produk yang tidak dapat izin. Ini banyak di situs internet," kata Kepala Bappebti Sidharta Utama usai berbicara dalam kuliah umum Universitas Brawijaya (UB) di Hotel Santika Malang, Selasa (6/4).

Domain yang diblokir rata-rata menawarkan produk kontrak berjangka tidak berizin atau abal-abal lewat situs internet. Selanjutnya, Bappebti berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, selaku lembaga yang berwenang mengatur pemblokiran tersebut.

"Kami memblokir tentunya bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, yang punya wewenang pemblokiran. Kami sampaikan daftarnya untuk kemudian diblokir, tahun 2021 sampai 1.191 situs," sambungnya.

Produk yang ditawarkan memiliki risiko tinggi dan berpotensi merugikan masyarakat. Sehingga awalnya yang berniat investasi akan sangat dirugikan oleh produk investasi tersebut.

"Kalau masyarakat membeli risikonya tinggi, kalau misalnya terjadi apa-apa tidak ada yang bisa membantu. Misalnya, tahu-tahu uang nasabahnya hilang. Kalau yang dapat izin tentu bisa mengklaim," jelasnya.

Sidharta mengingatkan agar masyarakat memilih produk dari pialang resmi yang sudah mengantongi izin. Masyarakat jangan percaya dengan janji-janji keuntungan dan harus lebih berhati-hati dalam memilih produknya.

"Cek saja di situs Bappebti atau di bursa, ada hotline, kalau tidak ada di daftar tersebut berarti abal-abal, jangan beli," tegasnya.

Sikap hati-hati juga harus diterapkan di investasi aset kripto yang belakangan sedang naik daun. Masyarakat diminta membeli atau menitipkan kepada perusahaan yang resmi dan terdaftar.

"Pastikan membelinya dari yang sudah terdaftar. Sekarang sudah ada 13 pedagang yang sudah terdaftar dan punya tanda daftar. Pastikan dari situ, jangan yang dari luar," ungkapnya.

Sidharta juga menjelaskan, jenis aset kripto yang mencapai ribuan, tetapi kualitasnya banyak yang dipertanyakan. Sehingga Bappebti dalam evaluasinya memilih aset kripto yang bisa diperdagangkan.

"Jadi hanya ada 229 aset kripto yang bisa diperdagangkan yang memang diakui oleh Bappebti," tegasnya.

Bappebti melakukan evaluasi dalam hal sistem keamanannya dan lain sebagainya, termasuk memastikan dana-dana yang ditransaksikan bukan berasal dari dana ilegal.

"Jadi kami juga melakukan proses cek. Memastikan dana itu tidak digunakan untuk terorisme itu juga dilakukan. Kalau yang ilegal tidak ada proses cek itu," ungkapnya.

Bappebti mengandeng Best Profit Futures (BPF) Malang menggelar kuliah umum Peluang Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi di Era 4.0 dan Membangun Masa Depan dengan Prosesi Menjanjikan. Kuliah umum berlangsung secara hibryd dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengguna Domain .ID Tembus 951.421 di 2023
Pengguna Domain .ID Tembus 951.421 di 2023

Peningkatan terbesar terjadi pada jumlah pengguna domain BIZ.ID dengan peningkatan 511 persen.

Baca Selengkapnya
Dapat Izin dari Pemerintah, Bulog Bebas Impor Beras Sepanjang 2024
Dapat Izin dari Pemerintah, Bulog Bebas Impor Beras Sepanjang 2024

Bulog janji penugasan impor beras akan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran di pasaran.

Baca Selengkapnya
Lewati Jembatan Mengerikan, Begini Penampakan Markas KKB Kini Dikuasai TNI, Banyak Barang Berbahaya
Lewati Jembatan Mengerikan, Begini Penampakan Markas KKB Kini Dikuasai TNI, Banyak Barang Berbahaya

Prajurit TNI berhasil kuasai markas KKB hingga temukan barang berbahaya. Simak informasi berikut.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
PKB Belum Resmi Nyatakan Koalisi dengan Prabowo-Gibran, Ternyata Ini yang Ditunggu
PKB Belum Resmi Nyatakan Koalisi dengan Prabowo-Gibran, Ternyata Ini yang Ditunggu

Berbeda dengan NasDem yang telah tegas menyatakan bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya
Misi AHY Bersih-Bersih Kementerian ATR/BPN: Bidik Sengketa Tanah & Beri Kenyaman Investor
Misi AHY Bersih-Bersih Kementerian ATR/BPN: Bidik Sengketa Tanah & Beri Kenyaman Investor

Langkah ini perlu dilengkapi dengan memberikan kepastian hukum

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini
Pemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini

Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.

Baca Selengkapnya
PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Triliunan Rupiah Jelang Pemilu 2024
PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Triliunan Rupiah Jelang Pemilu 2024

Angka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.

Baca Selengkapnya