Tiap tahun pemerintah Jokowi-JK harus bangun pembangkit 7.000 MW
Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla berambisi membangun pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW) selama lima tahun masa kepemimpinannya. megaproyek ini diyakini sebagai jawaban untuk memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat setiap tahunnya.
Untuk mencapai target tersebut, tidak ada pilihan selain membangun pembangkit listrik berkapasitas 7.000 MW tiap tahun.
"Kalau kita tambahkan dari programnya PLN, lalu IPP, dari 2009 ke 2014 tambahan kapasitas 17.500 MW. Artinya tiap tahun kita membangun 3.500 MW, sekarang dengan kebutuhan harus ditingkatkan rata-rata tiap tahun 7.000 MW," ujar Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman usai coffee morning di Kantornya, Jakarta, Jumat (23/1).
Dari sisi regulasi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 tahun 2015 tentang pembelian tenaga listrik dan harga patokan listrik untuk mempermudah investasi di sektor ketenagalistrikan.
"PLN kita kasih alokasi 10.000 MW, 25.000 IPP. Dari 25.000 MW IP, sebagiannya kita harapkan melalui ekspansi yang bisa tunjuk langsung. Kemarin kita kumpulkan 23 IPP yang sudah beroperasi, secara peraturan yang ada bisa tunjuk langsung. Kita minta berapa kemampuan mereka untuk ekspansi," kata dia.
Dia meminta komitmen seluruh stakeholder dan perusahaan di sektor kelistrikan untuk membantu pemerintah mewujudkan target yang ditetapkan Presiden Jokowi.
Dari pengakuan Jarman, pelaku usaha sektor kelistrikan telah meminta untuk memulai membangun pembangkit listrik seperti PLTU Tanjung Jati Unit 5 dan 6 yang akan dibangun dengan kapasitas 2x1.000 MW, PLTU Cilacap Unit 2 kapasitas 1.000 MW, PLTU Paiton 2x1.000 MW dan PLTU Cirebon 100 MW.
"Ini kan dalam rangka mempercepat. Kita lihat proyek dan implementasi tahun ini sampai 2019," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Program transisi energi juga sejalan dan mendukung program pemerintah yang lain
Baca SelengkapnyaEstimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikan, pemerintah terus berupaya mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.
Baca SelengkapnyaFokus pemerintah dalam percepatan transisi energi Indonesia masih mengarah pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Baca SelengkapnyaSaat ini Indonesia dalam tahap pengembangan SIPK dalam upaya meningkatkan partisipasi industri untuk memanfaatkannya.
Baca SelengkapnyaKegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.
Baca SelengkapnyaJenderal Moeldoko berharap pameran PEVS ini mampu meningkatkan pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAnggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya