Thomas Lembong jadi bos BKPM, ini tanggapan pegawai
Merdeka.com - Thomas Trikasih Lembong, resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lembong yang sebelumnya merupakan menteri perdagangan menggantikan posisi Kepala BKPM sebelumnya Franky Sibarani.
Thomas Lembong sendiri saat masih menjabat sebagai menteri perdagangan, kerap dikenal sulit untuk berbicara di depan publik maupun diwawancara. Dikhawatirkan, sikap bungkamnya juga akan terbawa saat di BKPM.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis mengungkapkan, pihaknya tidak tahu apakah Lembong akan bersikap sama. Dirinya meminta agar memberi kesempatan kepada mantan Mendag tersebut pada acara selanjutnya.
"Makanya kita lihat, nanti kita lihat (apakah akan seperti itu lagi), ada konferensi pers ya kan nanti," kata Azhar di kantor BKPM, Jakarta, Rabu (27/7).
Dia juga memastikan jika BKPM akan selalu terbuka dalam penyampaian realisasi investasi.
"BKPM kan selalu terbuka kan, jadi saya pastikan laporan investasi maupun program-programnya akan terbuka," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tom Lembong pernah dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjabat Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2015 - 2016.
Baca SelengkapnyaIndonesia sebenarnya punya potensi untuk mengembangkan nikel dan LFP di industri hilir.
Baca SelengkapnyaTom Lembong merasa bangga dengan masyarakat Indonesia yang tampak antusias dalam mengikuti proses Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun.
Baca SelengkapnyaTidak bisa menaikkan suatu pajak tanpa harus memberikan solusi.
Baca SelengkapnyaAngka ini telah melebih target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar Rp1.400 triliun.
Baca SelengkapnyaTom Lembong menjadi penasihat ekonomi Jokowi sejak 2013.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan membuka investasi untuk asing di IKN pada tahap kedua.
Baca SelengkapnyaMemasuki tahun politik 2024, banyak investor yang mempertanyakan peluang berinvestasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya